DPRD Surabaya Dorong Maksimalkan PSN di Kenjeran

KETIK, SURABAYA – Pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional (PSN) baru dengan pembiayaan dari swasta, yang telah disetujui Presiden Joko Widodo.

Salah satu dari 14 proyek tersebut adalah Kawasan Pesisir Surabaya Water Front di Kenjeran, Jawa Timur yang terkait dengan pasar ikan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengungkapkan bahwa proyek PSN ini harus terus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya.

"Ada proyek strategis nasional di Surabaya itu tentu harus kita maksimalkan, kita percepat penyelesaiannya dan diselaraskan dengan program pembangunan nasional," jelasnya, Kamis (17/4/2024).

Maka dari itu, Adi berharap dengan adanya PSN yang bakal digarap di Kenjeran tersebut mampu mendorong ekonomi masyarakat Surabaya.

"Sehingga kota Surabaya ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi sosial dan lainnya," papar politisi PDIP ini.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa untuk menjalankan proyek ini, wilayah Surabaya tepatnya di Kenjeran bakal dilakukan reklamasi.

"Dengan model begini maka Surabaya akan lebih hebat dan maju lagi. Karena Surabaya punya Kenjeran yg belum dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga adanya reklamasi ini insyaallah bisa sampai ke ujungnya," terangnya pada Selasa, (16/4/2024).

Diketahui sejak 2016 sampai Februari 2024, terdapat 195 PSN sudah selesai dan beroperasi penuh dengan nilai Rp 1.519 triliun. Selain itu, ada 90 proyek dalam tahap konstruksi, produksi sebagian, dan beroperasi sebagian dengan nilai investasi mencapai Rp 2.960,7 triliun.

Di samping itu, PSN di kawasan Kenjeran saat ini getol digarap Pemkot Surabaya. Kawasan pesisir itu akan disulap menjadi kawasan wisata terpadu, sesuai dengan perencanaan Surabaya sebagai Waterfront City. 

Proyek-proyek strategis nasional yang ditambahkan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja tanpa mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Selain itu, proyek-proyek tersebut telah disetujui oleh presiden. Ada juga penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup PSN yang dilakukan. (*)