KETIK, SIDOARJO – Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sidoarjo dan Bappeda Sidoarjo membuka Forum Konsultasi Publik tentang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dihadiri berbagai elemen masyarakat, forum itu begitu hidup. Terima kritik dan masukan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Dr Heri Soesanto memaparkan, visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan diarahkan untuk menjadi kabupaten metropolitan yang inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi ini tersebut disusun sejalan dengan visi nasional dan provinsi agar terjadi kesinambungan kebijakan lintas sektor.
”Visi ini juga mencerminkan keselarasan antara RPJMN 2025–2029 yang mengusung tema ‘Indonesia Maju Menuju 2045’ dengan delapan visi besar Presiden. Serta, RPJMD Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah,” terang Heri Soesanto saat membuka Forum Konsultasi Publik itu pada Sabtu (5 Juli 2025).
Mantan Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo itu menambahkan, visi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka berfokus pada perwujudan negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Provinsi Jawa Timur mengusung semangat ”Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.”
Di Kabupaten Sidoarjo, pasangan Bupati-Wabup Subandi dan Mimik Idayana menetapkan visi Panca Karya Delta. Isinya adalah 5 misi strategis yang menjadi arah pembangunan Sidoarjo.
”Lima misi utama dalam Panca Karya Delta ini menjadi fondasi utama arah kebijakan daerah,” jelas Heri Soesanto.
Bappeda Sidoarjo telah menjalin koordinasi intensif dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PPN/Bappenas. RPJMD yang disusun tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi betul-betul menyentuh kebutuhan riil masyarakat Sidoarjo.
Karena itu, Bappeda Sidoarjo dan Pansus RPJMD DPRD Sidoarjo membuka ruang bagi partisipasi publik untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap rancangan Perda RPJMD yang tengah disusun.
”Kami berharap ada kontribusi pemikiran konstruktif dari masyarakat. Karena tujuan akhir dari dokumen ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh,” pungkasnya.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto memaparkan 14 Program BAIK agar mendapatkan masukan dari publik. (Foto: Amar/DPRD Sidoarjo)
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno menegaskan, RPJMD merupakan ”roh pembangunan” Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun mendatang. Seberapa jauh dokumen ini mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
RPJMD 2025--2029 akan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik. Kebutuhan dasar masyarakat tersebut tidak bisa ditawar.
”Itu menjadi prioritas dalam RPJMD kita,” tegasnya.
Forum Konsultasi Publik di kantor Bappeda Sidoarjo itu juga dihadiri Ketua Pansus I RPJMD Tarkit Erdianto, Wakil Ketua Pansus I Moch. Dhamroni Chudlori, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kepala desa, maupun perangkat desa, serta perwakilan organisasi media massa pers.
Ketua Pansus I RPJMD DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto menekankan, dokumen RPJMD harus benar-benar mencerminkan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Hasilnya pun tepat sasaran. Karena itu, dibutuhkan masukan dari banyak pihak.
Dia mempersilakan berbagai pihak untuk menyampaikan masukan agar dokumen RPJMD 22025—2029 semakin bagus sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Banyak aspirasi dan masukan yang dapat diserap. Terutama, terkait 14 Program BAIK, program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Subandi-Mimik.
”Yang penting adalah RPJMD ini jangan hanya indah di tulisan. Tapi, bagaimana realisasinya,” ujar legislator dari PDIP tersebut.
Wakil Ketua Pansus Dhamroni Chudlori menggugah partisipasi masyarakat agar aktif memberikan masukan untuk Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Pasangan Subandi-Mimik. (Foto: Amar/DPRD Sidoarjo)
Wakil Ketua Pansus I RPJMD DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menyoroti realisasi visi dan misi dalam 14 Program BAIK. Misalnya, Program 100.000 Lapangan Kerja. Hasil program itu harus benar-benar lapangan kerja. Tidak hanya pelatihan dan sertifikat bagi pencari kerja.
”Jadi, out put-nya ya lapangan kerja, bukan pencari kerja yang punya sertifikat saja,” ujar legislator PKB itu.
Begitu pula Program 20.000 UMKM Naik Kelas. Dhamroni berpendapat, UMKM naik kelas itu harus diartikan sebagai peningkatan kapasitas UMKM-nya. Misalnya, kenaikan penyerapan tenaga kerjanya sekaligus kenaikan pendapatannya.
”Bukan setelah dibantu dapat NIB, ikut pelatihan, lalu dikatakan sudah naik kelas,” tandas ketua Komisi D DPRD Sidoarjo tersebut.
Dhamroni Chudlori juga mencontohkan Program Satu Desa Satu Duta Wisata. Satu Desa Satu Duta Wisata jangan hanya jadi slogan. Program itu harus ditindaklanjuti dengan optimalisasi potensi masing-masing desa. Ada kreasi dan inovasi yang mendukung pengembangan wisata desa.
”Potensi setiap desa harus dimaksimalkan,” ujar anggota DPRD Sidoarjo asal Kecamatan Tulangan itu.
Salah satu program unggulan Subandi-Mimik yang menjadi sorotan saat forum konsultasi publik. (Foto: Fathur Roziq/Ketik)
Perwakilan LSM dan tokoh masyarakat pun menyoroti 14 Program BAIK. Nanang Haromain, misalnya, mempertanyakan soal bantuan Rp 500 juta untuk setiap desa. Dalam nilai Rp 500 juta itu ternyata dimasukkan juga alokasi insentif RT-RW. Padahal, seharusnya bantuan itu murni untuk pembangunan desa.
”Apakah ada perubahan konsep atau bagaimana,” kata Nanang Haromain.
Koordinator Center for Participatory dan Development (CePAD) Indonesia Kasmuin berpendapat, Forum Konsultasi Publik untuk RPJMD ini seharusnya diadakan sejak awal penyusunan. Tidak di akhir atau finalisasi rancangan RPJMD. Dengan begitu, masukan dari elemen masyarakat bisa ditampung saat penyusunan.
”Saya sendiri belum tahu apa isi draf RPJMD itu,” ungkapnya.
Perwakilan dari insan media pers juga menyampaikan masukan. Ada yang berharap kenaikan insentif RT dan RW dalam 5 tahun mendatang. Sehingga peran RT dan RW bisa lebih maksimal.
Ada pula kritik dan masukan tentang keberadaan bangunan Wisma Atlet yang mangkrak bertahun-tahun di Jalan Pahlawan. Gedung itu kosong. Tidak terawat. Kondisinya mirip rumah hantu. Ada yang menyalahgunakannya untuk berbuat mesum.
Gedung Wisma Atlet disarankan digunakan untuk pusat kreativitas anak muda (youth center). Bisa pula dioptimalkan sebagai smart center pengembangan inovasi digital berbagai pihak. Kolaborasi Dinas Kominfo, organisasi media pers, maupun anak-anak muda.
Intinya, menjadi gedung smart center. Bisa untuk branding Kabupaten Sidoarjo, working space anak-anak muda, bahkan kantor organisasi pers dan media massa. (*)
Sumber: www.porprovjatim.com
