KETIK, JAKARTA – Ada suasana menarik dalam gelaran Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Di tengah paparan serius mengenai arah diplomasi Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono sempat melempar pengakuan jujur yang memicu senyum hadirin. Ia mengaku sempat deg-degan alias grogi.
Penyebabnya bukan karena materi pidato, melainkan deretan tamu undangan di kursi depan. Di sana, duduk para "suhu" diplomasi tanah air, mulai dari Alwi Shihab hingga pendahulunya, Retno Marsudi.
"Maaf, ini PPTM saya yang kedua, tapi tetap saja saya merasa nervous. Apalagi ada senior-senior menteri luar negeri di depan saya," seloroh Sugiono yang disambut hangat oleh para hadirin.
Diplomasi Bukan Sekadar Normatif
Meski sempat grogi, Sugiono tetap lugas membedah visi luar negeri Indonesia. Pria yang juga menjabat Sekjen Partai Gerindra itu menegaskan bahwa diplomasi multilateral Indonesia saat ini bukan sekadar urusan normatif atau seremonial belaka. Sebaliknya, hal itu merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional.
Di tengah dunia yang makin kompetitif dengan logika hard power, Sugiono menilai multilateralisme adalah ruang bagi Indonesia untuk tetap berdaulat. "Kita harus menjaga agar kepentingan nasional tetap tegak dan mencegah persaingan dunia menjadi permainan zero-sum," tegasnya.
Strategi "Menyusup" ke Sistem
Indonesia, lanjut Sugiono, enggan terjebak dalam ketergantungan ekstrem namun juga tidak akan menolak sistem internasional secara buta. Itulah alasan mengapa Indonesia tetap aktif "bergerilya" di berbagai platform global seperti PBB, G20, BRICS, APEC, hingga OKI.
Strateginya jelas: Indonesia ingin menjembatani kepentingan sekaligus membentuk aturan main dunia dari dalam. "Indonesia tidak akan menggantungkan nasib pada sistem yang macet, tapi kita juga tidak ingin masa depan dunia tanpa aturan. Kita tetap di dalam sistem sambil mendorong perubahan," imbuhnya.
Menutup paparannya, Sugiono memperkenalkan konsep Diplomasi Ketahanan. Menurutnya, di tengah dunia yang makin keras dan tak terprediksi, politik luar negeri Indonesia harus berakar kuat pada kebutuhan rakyat. Kesiapsiagaan dan kemampuan menahan tekanan menjadi harga mati bagi kedaulatan RI di kancah global. (*)
