KETIK, TAPANULI UTARA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., memaparkan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.
Dalam konferensi pers dari Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Jumat, 28 November 2025, ia menyebut ada 174 korban meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 12 lainnya luka-luka.
Untuk wilayah Sumatera Utara, tercatat 116 korban meninggal dan 42 orang hilang. Korban tersebar di sejumlah daerah: Tapanuli Utara 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, dan Pakpak Barat 2 orang.
Sementara Mandailing Natal tidak melaporkan adanya korban jiwa.
“Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” ungkap Suharyanto.
Sejumlah titik pengungsian masih terus didata di hampir seluruh wilayah, kecuali Humbang Hasundutan yang sudah tercatat memiliki satu titik.
Di Mandailing Natal, terdapat delapan titik pengungsian, dengan jumlah warga terdampak paling banyak berada di Kecamatan Siabu, Muara Batang Gadis, dan Batahan.
Gangguan infrastruktur juga memukul akses transportasi. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan–Sibolga terputus di satu titik, sementara rute Sipirok–Medan terputus di dua titik.
Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang–Tabuyung dan Bulu Soma–Sopotinjak tak bisa dilalui akibat banjir dan longsor. Pembukaan akses kini dikerjakan dengan bantuan alat berat.
Penyaluran logistik sudah mulai digencarkan, terutama di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Bantuan yang dikirim mencakup beras, makanan siap saji, tenda, terpal, hingga family kit.
Pemerintah pusat juga mengerahkan personel BNPB, TNI/Polri, serta dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, kompresor, tenda, dan kebutuhan konsumsi turut disalurkan.
Dukungan alutsista seperti pesawat Caravan dan helikopter Airbus EC 155 digunakan untuk distribusi logistik dan peralatan, termasuk membantu percepatan pembukaan akses dengan alat berat.
Gangguan jaringan telekomunikasi ikut memperlambat pendataan, distribusi, dan penyampaian informasi di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, BNPB memasang perangkat internet Starlink di sejumlah titik pengungsian dan posko darurat sebagai solusi sementara.
“Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun di posko penanganan darurat,” kata Suharyanto.
Korban Meninggal Dunia di Aceh 35 Orang
Dari Provinsi Aceh, BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Korban paling banyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Pendataan masih berjalan di sejumlah wilayah lainnya, termasuk Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.
“Ini akan berkembang terus datanya. Dan sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia,” kata Suharyanto.
Pengungsian tersebar di 20 kabupaten/kota, termasuk 96 titik di Kota Lhokseumawe. Situasi ini menjadi fokus pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat distribusi logistik dan pemenuhan layanan dasar.
“Per sore ini yang mengungsi ada 4.846 KK,” ungkap Suharyanto.
Akses transportasi di sejumlah wilayah Aceh mengalami kerusakan parah. Jalur nasional di perbatasan Sumut–Aceh terputus akibat longsor. Kerusakan jembatan di Meureudu juga memutus konektivitas Banda Aceh–Lhokseumawe–Aceh Timur–Langsa–Aceh Tamiang.
Beberapa kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah kini tak bisa dijangkau lewat jalur darat karena jalan nasional dan jembatan rusak total. Jalur udara menjadi pilihan utama melalui Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.
Untuk menjaga komunikasi darurat tetap berjalan, perangkat Starlink sudah dipasang di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, dan tengah dimobilisasi ke wilayah lainnya. Penyaluran logistik juga dilakukan, termasuk di Kota Lhokseumawe, berupa beras, mi instan, minyak goreng, telur, gula, diaper, dan obat-obatan.
Pemerintah pusat mengerahkan 26 personel BNPB dan mengirimkan bantuan Presiden melalui tiga pesawat Hercules. Pesawat itu membawa berbagai logistik, mulai dari beras, gula, minyak, mi instan, perangkat komunikasi, tenda, genset, LCR, hingga kompresor.
Sumbar Ada 23 Meninggal Dunia
Dari Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka. Korban tersebar di sejumlah daerah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, dan Pasaman Barat.
Sejumlah wilayah juga melaporkan titik pengungsian, termasuk 50 titik di Pesisir Selatan, tiga titik di Kota Padang, serta beberapa titik lainnya di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Total sementara pengungsi mencapai 3.900 KK.
“Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang dan 4 luka-luka,” ungkap Suharyanto.
“Pengungsi terdata ada 3.900 KK. Yang terparah ada di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Padang,” imbuhnya.
Kerusakan juga terjadi pada sarana transportasi, termasuk lima jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor terjadi pada jalur nasional Bukittinggi–Padang di wilayah Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam. Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto.
“Jalur nasional dari Bukittinggi menuju Padang ini ada satu titik longsor di Kota Padang Panjang,” jelas Suharyanto.
BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan logistik darurat di Tanah Datar dan Kota Bukittinggi, mulai dari paket sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, hingga perlengkapan kebersihan.
Bantuan Presiden juga sudah tiba, terdiri dari alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan bahan makanan siap konsumsi untuk mendukung percepatan penanganan darurat.
BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, kementerian/lembaga, dan relawan untuk mempercepat penanganan darurat, pemulihan akses, distribusi logistik, serta pencarian korban. Informasi lanjutan akan disampaikan berkala sesuai perkembangan di lapangan.
Operasi Modifikasi Cuaca Serentak
Sebagai respons terhadap peningkatan risiko bencana hidrometeorologi yang kini tengah dihadapi oleh Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, BNPB memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara serentak.
Operasi lintas kementerian dan lembaga ini berfungsi sebagai dukungan mitigasi dan penanganan darurat dengan tujuan utama mengurangi potensi curah hujan di kawasan rawan bencana melalui rekayasa pengalihan awan hujan ke wilayah yang lebih aman.
“Kami melaksanakan OMC di masing-masing provinsi,” jelas Suharyanto.
Di Aceh, OMC baru resmi dimulai hari Jumat, 28 November 2025, menggunakan pesawat PK-SNP dari Posko Bandara Sultan Iskandar Muda.
Di Sumatera Utara, operasi sudah dimulai lebih dulu pada Kamis, 27 November 2025 dari Posko Bandara Kualanamu. Hingga kini, empat sortie penerbangan telah dilakukan dengan total 3.200 kilogram bahan semai Natrium Klorida (NaCl) dan Kalsium Oksida (CaO).
Sementara itu, operasi di Sumatera Barat dijadwalkan mulai berjalan besok, Sabtu (29/11), dengan mengerahkan pesawat PK-DPI dan PK-SNK dari Posko Bandara Internasional Minangkabau.
Intervensi Modifikasi Cuaca ini menjadi langkah krusial melihat kondisi darurat saat ini. Hujan ekstrem memicu banjir meluas di Aceh, meningkatkan ancaman longsor dan banjir bandang di sebagian besar Sumatera Utara, serta menimbulkan dampak serius pada infrastruktur dan permukiman di Sumatera Barat.
BNPB menegaskan komitmennya untuk mendukung mitigasi risiko bencana demi menjaga keselamatan masyarakat di tiga provinsi tersebut, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BNPB saat ini memimpin langsung penanganan darurat di tiga provinsi dari Silangit, Tapanuli Utara, bersama Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan.
Dalam waktu dekat, ia juga dijadwalkan meninjau lokasi terdampak di Aceh, yang sementara ini dipimpin oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah.
Untuk Sumatra Barat, Kepala BNPB telah menugaskan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, untuk memimpin penanganan darurat di wilayah tersebut.
