KETIK, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi memaparkan kebijakan-kebijakan strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2025 sampai 2029. Langkah-langkah itu tergambar dalam masterplan penataan kota Kabupaten Sidoarjo. Baik penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, serta revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH).
Paparan itu disampaikan Bupati Subandi di Ops Room Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (6 Januari 2026). Kepala-kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo dihadirkan. Termasuk, Sekda Fenny Apridawati dan Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, serta para Asisten Bupati Sidoarjo.
Masterplan pembangunan itu disusun oleh tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Masterplan pembangunan Sidoarjo itu mengangkat tema ”Menuju Sidoarjo yang SERASI” (Sentosa, Ekologis, Resilien, Aksesibel, Sinergis, dan ber-Identitas).
Apa saja rencana strategisnya? Bupati Subandi mengupas, antara lain, penanggulangan banjir. Kabupaten Sidoarjo merupakan Kota Delta. Banyak afvour (saluran pembuang) dan sungai. Posisinya tidak lepas dari kawasan pantai di bagian timur.
”Sidoarjo memiliki tantangan geografis yang unik,” kata Bupati Subandi.
Bupati Subandi (tengah) didampingi oleh Sekda Fenny Apridawati dan Asisten 1 M. Ainur Rahman saat memaparkan masterplan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di Opsroom pada Selasa (6 Januari 2026). (Foto: Kominfo Sidoarjo)
Dia menegaskan bahwa banjir yang melanda wilayah Kabupaten Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh luapan sungai dan pasang air laut. Karena itu, perlu kewaspadaan dalam mengatasinya. Juga anggaran yang besar. Sementara, anggaran saat ini masih sekitar Rp 58 miliar. Sangat kurang. Untuk mengatasi banjir di kawasan Kecamatan Waru saja, misalnya, diperlukan anggaran sekitar Rp 555 miliar. Nah, masterplan pembangunan Sidoarjo akan menjadi instrumen krusial untuk menentukan skala prioritas penanganan banjir.
”Ibarat mengobati orang sakit, kita harus diagnosis dulu penyebabnya melalui masterplan ini,” kata Bupati Subandi.
Dengan pemetaan masalah yang detail, lanjut Bupati Subandi, Pemkab Sidoarjo bisa menentukan titik-titik mana yang harus ditangani setiap tahun sesuai kemampuan anggaran.
Apa saja langkah-langkah penangan banjir? Ada strategi jangka pendek. Yaitu, normalisasi dan pengerukan sungai. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi serta kapasitas sungai dan afvour sebagai saluran primer. Selain itu, perbaikan saluran drainase baik skunder maupun tersier.
Ada pula strategi jangka menengah dan panjang. Yaitu, merehabilitasi saluran-saluran drainase, membangun rumah pompa, dan membangun infrastruktur tampungan, seperti pembangunan tanggul dan storage area di Kecamatan Tanggulangin.
Strategi penanganan jangka panjang dan berkelanjutan juga telah disusun. Di antaranya, kebijakan tata ruang berupa penertiban bangunan liar (bangli) yang marak di berbagai tempat. Konservasi lingkungan dengan mewajibkan pengembang menyediakan storage area sebagai syarat pengajuan izin.
Menurut Bupati Subandi, yang tidak kalah penting ialah mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam mencegah banjir secara mandiri. Misalnya, pembersihan saluran di tingkat RT/RW hingga desa dan kelurahan.
Pemkab Sidoarjo juga perlu melakukan kajian risiko bencana. Yakni, melakukan studi drainase terkait hidrologi dan hidrolika sebagai dasar pengajuan izin mendirikan bangunan dengan menerapkan konsep Zero Delta Q.
Bupati Subandi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berpangku tangan. Tanggung jawab penataan kota merupakan kerja kolektif. Semua stakeholders harus terlibat.
”Dengan adanya grand design ini, kita punya tahapan yang jelas. Harapannya, ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dari tahun ke tahun,” tegas Bupati Subandi. (*)
