KETIK, BONDOWOSO – Dalam upaya memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan bertema “Pelayanan Informasi Hukum PPID dan JDIH untuk Meningkatkan Akses Informasi Hukum dan Publik secara Cepat, Akurat, dan Terpercaya”, Rabu (22/10/2025), di Hotel Ijen View Bondowoso.
Acara ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Komisi II DPR RI, akademisi Universitas Jember, hingga para pemantau pemilu. Kegiatan tersebut menjadi wadah kolaboratif untuk memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Bondowoso, Ismaili, menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Ia menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak menjadi penghalang bagi Bawaslu untuk terus memberikan pelayanan publik yang prima dan terpercaya.
“Efisiensi anggaran tidak mengurangi semangat untuk mengabdi. Kami terus belajar dan tumbuh agar menjadi penyelenggara pemilu yang berkompeten,” ujarnya.
Ismaili juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memperkuat fungsi pengawasan pemilu. Menurutnya, kolaborasi dan partisipasi publik menjadi energi utama dalam mewujudkan pengawasan yang transparan dan partisipatif.
“Bawaslu harus berdiri bersama rakyat. Kritik dan masukan menjadi penguat kami untuk bekerja lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, dalam sambutannya menyoroti pentingnya penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bagian dari strategi membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
“Kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. PPID harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi publik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tantangan pembangunan daerah yang perlu dihadapi dengan inovasi dan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi potensi unggulan Bondowoso di sektor pertanian dan perkebunan seperti kopi, tembakau, dan tebu.
“Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja daerah menjadi pengingat bahwa kita harus cerdas berinovasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.
Dari tingkat provinsi, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, menegaskan bahwa PPID dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memiliki peran vital dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang transparan dan akuntabel.
“PPID dan JDIH adalah garda terdepan dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga. Melalui dua instrumen ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik dan produk hukum Bawaslu,” jelasnya.
Endah juga mendorong Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk menyediakan layanan PPID yang representatif dan membentuk perpustakaan JDIH, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat akses publik terhadap informasi hukum serta memperluas jangkauan literasi demokrasi.
“Bawaslu bukan lembaga yang eksklusif. Kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dan menjadi bagian dari perjuangan bersama menjaga demokrasi,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Bondowoso menegaskan komitmennya untuk menjadikan transparansi dan keterbukaan informasi sebagai fondasi utama dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2025, guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. (*)
