KETIK, JAKARTA –
Ketua Umum Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi Seluruh Indonesia (AKKOPSI) Bupati Bandung Dadang Supriatna memprakarsai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara AKKOPSI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) tentang penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) se-Indonesia di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ketum Akkopsi menjelaskan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam penanganan sanitasi khususnya limbah dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
“Salah satu penyebab keracunan makanan dari program MBG adalah pengelolaan limbah bekas masak yang tidak dilakukan dengan benar,” ungkap Kang DS.
Menurutnya, sanitasi dan program MBG merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Sanitasi yang baik menjadi kunci utama untuk mencegah berbagai masalah kesehatan, terutama keracunan pangan selama pelaksanaan Program MBG.
“Beberapa kasus keracunan pangan pada pelaksanaan MBG terjadi karena penyedia makanan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Karena itu, pemerintah mendorong percepatan sertifikasi tersebut bagi seluruh dapur MBG, serta meningkatkan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan, air, dan proses pengolahan makanan. Inilah yang menjadi dasar pentingnya MoU antara AKKOPSI, APKASI, dan HAKLI,” jelasnya.
Kang DS menegaskan program MBG merupakan salah satu program strategis nasional untuk memastikan kecukupan gizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Namun demikian, tanpa penerapan prinsip higiene dan sanitasi yang memadai, risiko keracunan tetap tinggi.
“Kasus-kasus seperti kebersihan lingkungan yang buruk, sanitasi air yang tidak memenuhi syarat, dan proses pengolahan makanan yang tidak sesuai standar sering menjadi penyebab utama kejadian keracunan. Dampaknya bisa besar, bahkan sampai menutup sementara dapur-dapur yang bermasalah. Kami tidak ingin hal itu terjadi, terutama di Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Kang DS, Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan surat edaran tentang percepatan penerbitan SLHS bagi seluruh dapur SPPG MBG di Indonesia.
“Surat Edaran Kemenkes ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan, sumber daya manusia, dan proses pengolahan makanan. Dengan cara ini, setiap tahap penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian akan lebih terkontrol dan aman,” pungkasnya.
Kang DS menyampaikan terima kasih kepada HAKLI karena sebelumnya Kabupaten Bandung telah terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan HAKLI.
"Kami sudah deklarasi nasional di Yogyakarta pada Juni lalu, dan sudah memulai (pelatihan tenaga sanitasi) di Kabupaten Bandung dengan peserta sekitar 7 ribu orang," tambahnya.
Menurutnya, sesuai petunjuk pelaksanaan teknis, untuk dapat beroperasi setiap SPPG wajib memiliki SLHS, yang salah satu syaratnya adalah adanya penjamah makanan bersertifikasi minimal 20 orang per SPPG.
"Kebetukan HAKLI telah menyiapkan metode pelatihannya. Sehingga kalau SPPG ini sudah memiliki penjamah makanan bersertifikasi, SLHS bisa terbit untuk SPPG. Selain itu ada juga cek lab air, pengelolaan sampah dan lingkungannya," tutur Ketum AKKOPSI.
Pihaknya bersama para kepala daerah lain berkomitmen penuh untuk menyukseskan program strategis Presiden Prabowo yakni MBG dengan cara memenuhi persyaratan untuk mencegah terjadinya kasus keracunan.
"Program Pak Presiden Prabowo ini sangat luar biasa. Oleh karena itu kami AKKOPSI, APKASI dan HAKLI berkolaborasi untuk mendorong dan menyukseskan program MBG ini sehingga tidak ada kendala di lapangan," tegas Bupati Dadang Supriatna.
Sementara itu, Sekjen APKASI Joune Ganda mewakili Ketum APKASI Bursah Zarnubi yang berhalangan hadir menyatakan kegembiraannya karena MoU strategis antara ketiga pihak tersebut dapat terlaksana.
"MoU ini sangat penting, sangat luar biasa karena saat ini banyak persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG di daerah. Dan ini adalah langkah nyata yang dilakukan APKASI, AKKOPSI dan HAKLI," jelas Joune Ganda.
Dengan adanya kemitraan strategis tersebut, kata dia, APKASI melalui para kepala daerahnya dapat berperan untuk dapat meminimalisir kasus-kasus keracunan pada program MBG yang sempat terjadi di beberapa daerah.
"Selain itu, kami juga berharap kerjasama ini bukan hanya menyangkut permasalahan yg ada di SPPG namun juga dapat memberikan manfaat lebih di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia terutama dalam mengatasi masalah sanitasi," ungkap Sekjen APKASI.
Melalui kerjasama ini APKASI akan mensosialisasikan kesepakatan ini kepada seluruh anggota agar program yang telah dirancang dapat dipahami dan diikuti dengan baik.
Ketua Umum HAKLI Prof Arif Sumantri menambahkan, kerjasama ini adalah wujud tanggung jawab dan niat baik dari putra-putra terbaik bangsa, yang diamanahkan sebagai kepala daerah baik dalam wadah APKASI maupun AKKOPSI dalam merespon tantangan Indonesia ke depan.
Ia mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan Ketum AKKOPSI Dadang Supriatna maupun Ketum APKASI Bursah Zarnubi yang diimplementasikan melalui MoU strategis tersebut.
"MoU ini adalah wujud nyata yang akan dilihat dalam aksi, baik dalam dukungan kebijakan tenaga sanitasi lingkungan di SPPG maupun keberlanjutan (peningkatan) kualitas SPPG untuk mencegah keracunan," ujarnya.
Arif berharap MoU ini akan menghasilkan dukungan nyata dan komitmen kebijakan dalam mendukung keberlanjutan program MBG, termasuk pelatihan tenaga penjamah makanan sebagai salah satu syarat terbitnya SLHS bagi SPPG. (*)
