KETIK, SITUBONDO – Anggota Komisi VI DPR RI, HM. Nasim Khan, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sabtu 16 Agustus 2025.
Menurut Nasim Khan, langkah ini sejalan dengan visi presiden untuk menjadikan BUMN lebih menguntungkan dan berkontribusi maksimal kepada negara dan bermuara kepada masyarakat luas.
“Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo, penghapusan tantiem ini harus segera dilaksanakan. Cita-cita presiden untuk membuat BUMN lebih menguntungkan harus dimengerti dan dilaksanakan oleh para pembantu presiden,” terang Nasim Khan melalu sambunagan selulernya kepada media ini, Sabtu 16 Agustus 2025.
Nasim Khan menilai bahwa, penghapusan tantiem akan menghemat anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran tantiem kepada komisaris BUMN dapat dialihkan untuk program yang lebih produktif atau memperkuat modal kerja perusahaan negara.
“Pidato Presiden Prabowo menjadi alarm bagi BUMN untuk fokus meningkatkan kinerja dan memberikan dividen yang optimal bagi negara, bukan sekadar membebani keuangan perusahaan dengan biaya tambahan lainnya,” kata Nasim Khan, Wakil Rakyat dari Dapil III Jawa Timur, Situbondo-Bondowoso-Banyuwangi.
Langkah ini, lanjut pria kelahiran Asembagus Situbondo, juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola BUMN agar lebih tertib, transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. “Saya berharap Menteri BUMN dan jajaran direksi segera merespons arahan presiden tersebut dengan kebijakan yang konkret,” harap Nasim Khan.
Seperti diketahui, kata Nasim Khan, Tantiem merupakan bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan di luar gaji dan tunjangan. “Selama ini, pemberian tantiem di BUMN kerap menjadi sorotan publik karena dianggap tidak sejalan dengan kinerja perusahaan yang kadang tidak optimal,” beber Nasim Khan.
Apabila, sambung Nasim Khan, kebijakan penghapusan tantiem terealisasi, maka pemerintah berpotensi menghemat anggaran ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. “Anggaran ini bisa dialihkan dan atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi bagi sektor strategis,” jelasnya.
Dengan dukungan DPR RI dan arahan langsung dari Presiden Prabowo, imbuh Nasim Khan, maka kebijakan ini diprediksi akan membawa perubahan signifikan pada manajemen BUMN, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dividen. (*)
