KETIK, BANDA ACEH – Gelombang penolakan terhadap izin usaha pertambangan (IUP) emas PT Abdya Mineral Prima terus menguat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kali ini, pernyataan keras datang dari Tgk. Mustiari atau yang akrab disapa Mus Seudong, tokoh kharismatik sekaligus Imum Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Blangpidie serta Wakil Ketua I DPRK Abdya.
Dalam sikap politiknya, Mus Seudong mengajak masyarakat bersatu menolak keberadaan PT Abdya Mineral Prima beserta pihak-pihak yang mendukungnya. Ia menegaskan, izin tambang emas skala besar di Abdya merupakan ancaman serius terhadap masa depan rakyat dan lingkungan.
“Izin tambang ini bukan sekadar catatan di atas kertas, tapi ancaman nyata. Rakyat Abdya jangan diam. Kita harus lawan PT Abdya Mineral Prima dan siapa pun yang berada di belakangnya. Tanah ini milik rakyat, bukan untuk dijual demi kepentingan segelintir orang,” tegas Mus Seudong, Kamis, 28 Agustus 2025.
Izin Ribuan Hektare di Kuala Batee
Berdasarkan dokumen resmi, PT Abdya Mineral Prima beralamat di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dengan direktur bernama R Andriana Pramana. Perusahaan ini mengantongi IUP eksplorasi mineral logam emas melalui SK Nomor 540/DPMPTSP/91/IUP-EKS/2025, berlaku sejak 17 Januari 2025 hingga 17 Januari 2033.
Luas konsesi yang diberikan mencapai 2.319 hektare, mencakup sejumlah desa di Kecamatan Kuala Batee, antara lain Gampong Bahagia, Panton Cut, Kampung Tengah, Blang Panyang, Drien Beurumbang, Krueng Batee, hingga Alue Pisang. Saat ini status izin tersebut masih aktif.
Ancaman Nyata bagi Rakyat dan Alam
Mus Seudong menilai kehadiran tambang emas hanya akan membawa kerugian jangka panjang. Menurutnya, wilayah konsesi tidak hanya mencakup hutan, tetapi juga lahan produktif warga, perkebunan, serta aliran sungai yang menjadi sumber air bersih.
“Kalau hutan dibabat dan sungai tercemar limbah tambang, pertanian akan gagal, ikan di sungai mati, banjir datang. Itu bukan sekadar ancaman, tapi kenyataan yang sudah terjadi di banyak daerah lain,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan dampak buruk lain berupa lubang tambang, limbah tailing, serta rusaknya ekosistem yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Peringatan kepada DPRK dan Pemerintah
Sebagai Wakil Ketua I DPRK Abdya, Mus Seudong meminta seluruh anggota dewan berpihak pada rakyat, bukan pada perusahaan. Ia juga menyoroti potensi konflik sosial yang bisa muncul akibat perbedaan sikap masyarakat terhadap tambang emas.
“Tambang bukan hanya merusak alam, tapi juga bisa merusak hubungan sosial. Ada yang pro, ada yang kontra, ujung-ujungnya konflik. Ini harus dicegah sejak dini,” katanya.
Mus Seudong bahkan mempertanyakan transparansi pemerintah dalam menerbitkan izin tersebut. Menurutnya, rakyat Abdya tidak pernah diajak dalam konsultasi publik yang terbuka.
“Kalau izin ini lahir hanya karena kepentingan segelintir elit, maka pemerintah sudah mengkhianati amanah rakyat,” tegasnya.
Desakan Cabut Izin
Di akhir pernyataannya, Mus Seudong mendesak Pemerintah Kabupaten Abdya dan Pemerintah Aceh segera mencabut izin PT Abdya Mineral Prima.
“Kalau pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, cabut izin ini sekarang juga. Jangan tunggu sampai rakyat marah besar. Kalau rakyat turun ke jalan, berarti pemerintah sudah gagal mendengar suara mereka,” tandasnya.
Sebagai tokoh KPA dan legislator, Mus Seudong berkomitmen akan membawa isu ini ke sidang dewan sekaligus mengawal perlawanan masyarakat di lapangan. Seruannya kini menjadi bahan perbincangan hangat di Abdya, mencerminkan keberpihakan nyata pada rakyat.
“Alam ini warisan anak cucu, bukan untuk dihancurkan. Kalau kita diam, sejarah akan mencatat kita sebagai generasi yang gagal menjaga Abdya,” pungkasnya. (*)
