KETIK, MADIUN – Rencana audiensi mahasiswa terkait program beasiswa dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun yang seharusnya digelar pada Senin, 1 September 2025, resmi ditunda. Penundaan ini dilakukan oleh dua organisasi mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Madiun Raya dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas PGRI Madiun (UNIPMA), karena alasan keamanan.
Dalam keterangan resminya, GMNI Madiun Raya menyatakan bahwa penundaan ini demi menjaga keamanan yang kondusif.
"Kami memutuskan untuk menunda kembali pelaksanaan audiensi hingga waktu yang lebih tepat, yaitu setelah kondisi benar-benar memungkinkan dan kondusif," kata Ketua Cabang GMNI Madiun Raya, Nikolaus Leontin Ama Betan, dalam rilis pers, Senin, 1 September 2025.
Sementara itu, PMII Komisariat UNIPMA mengklarifikasi beredarnya undangan yang salah diartikan sebagai ajakan demonstrasi. Ketua Komisariat PMII UNIPMA, Tateg Galih Cahyoko, menegaskan audiensi yang direncanakan murni untuk membahas beasiswa dan transparansi APBD, bukan untuk unjuk rasa.
"Surat undangan yang beredar tersebut ditafsirkan salah besar karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajakan aksi. Kami tegaskan, ajakan demonstrasi dipastikan tidak benar dan tidak ada sangkut pautnya," ujar Tateg Galih Cahyoko.
Tateg juga menambahkan bahwa pihak DPRD Kabupaten Madiun telah sepakat untuk menjadwal ulang audiensi. Nantinya, DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan mengundang mahasiswa untuk duduk bersama dan membahas persoalan beasiswa secara terbuka dan transparan.
Dengan adanya penundaan ini, kedua organisasi mahasiswa berharap agar situasi di Madiun tetap kondusif serta tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi atau memperkeruh keadaan. (*)
