KETIK, MALANG – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang berhasil mendapat predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBP) tahun 2025. Capaian tersebut memperteguh komitmen mereka untuk melakukan transformasi budaya kerja yang lebih profesional dan transparan.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, KH. Achmad Shampton, menjelaskan bahwa predikat ZI-WBK menjadi semangat dan cerminan kinerja para pegawai untuk terus menunjukkan integritas dalam pelayanan terhadap masyarakat.
"Tentu pelayanan kita lebih profesional, tapi sebenarnya ZI-WBK itu bukan semata hanya prestasi tapi memang standar kerjanya ASN. Semuanya harus berintegritas," ujarnya, Kamis, 12 Februari 2026.
Namun Gus Shampton, sapaan karibnya, tak memungkiri bahwa Kantor Kemenag Kota Malang telah berjuang selama 5 tahun untuk memenuhi berbagai variabel penilaian oleh Kementerian PANRB. Salah satu kunci keberhasilan yang ditekankan adalah komitmen terhadap zero pengaduan dan penguatan komunikasi publik.
"Jadi harus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Termasuk yang jarang dilakukan orang adalah forum komunikasi publik, yaitu semua SOP, standar pelayanan harus dikomunikasikan masyarakat. Masyarakat inginnya seperti apa, ya itu yang kemudian kita lakukan," jelasnya.
Tak ingin berpuas diri, Kemenag Kota Malang kini membidik target untuk menyandang Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam dua tahun ke depan. Untuk merealisasikan target tersebut, standar kinerja pun akan lebih ditingkatkan.
"Untuk WBBM standarnya setiap program kita harus berdampak. Masyarakat harus merasakan, harus ada inovasi. Tidak boleh hanya pokoknya menjalankan tugas pimpinan selesai. Kita harus punya inovasi bagaimana pelayanan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.
Gus Shampton menjelaskan dalam waktu dekat akan melaksanakan Forum Komunikasi Publik. Melalui semangat inovasi dan keterbukaan, Kemenag Kota Malang berupaya memberikan pelayanan publik yang bersih, melayani, dan bebas dari praktik korupsi.
"Sebentar lagi kita akan jalanin Forum Komunikasi Publik. Setiap tahun standar layanan kita dikoreksi oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak nyaman, kita harus lakukan itu. Jadi kita mencari inovasi terbarukan yang benar-benar berdampak untuk masyarakat," tutupnya. (*)
