KETIK, BLITAR – Perayaan puncak Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-701 yang digelar meriah dengan menghadirkan artis ibu kota justru menuai sorotan tajam.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lesu dan serapan anggaran daerah yang masih rendah, acara yang disebut-sebut menelan biaya ratusan juta rupiah ini dinilai tidak tepat.
Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto menjadi salah satu pihak yang melontarkan kritik keras. Ia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kurang menunjukkan empati terhadap kesulitan warganya.
“Daya beli masyarakat sedang turun. Bukannya fokus terhadap pembangunan, malah terus-terusan mengadakan kegiatan seremonial yang menelan biaya besar. Seperti tidak punya empati terhadap kesusahan rakyat,” tegas Mujianto, Jumat 22 Agustus 2025.
Tak hanya menyoroti kemewahan acara, Mujianto juga menyinggung soal rendahnya serapan anggaran Pemkab Blitar. Hingga Agustus ini, menurutnya, realisasi anggaran masih di angka 48 persen. Dari jumlah itu, mayoritas digunakan untuk belanja rutin.
“Sebanyak 38 persen habis untuk belanja rutin, perjalanan dinas, dan acara seremonial. Sedangkan belanja modal pembangunan yang langsung berdampak pada rakyat, masih di bawah 10 persen,” ungkapnya.
Meski menuai kritik, pihak Pemkab Blitar punya penjelasan lain. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar sekaligus Ketua Panitia Hari Jadi, Khusna Lindarti, menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan dana APBD.
“Seluruh anggaran acara ini bersumber dari sponsorship. Kami mengedarkan proposal kepada pengusaha-pengusaha untuk mendukung kegiatan tersebut,” jelas Khusna.
Namun, alasan itu tak lantas meredam kritik. Bagi Mujianto, langkah Pemkab menggandalkan sponsor swasta di tengah kondisi ekonomi yang sulit justru semakin mencoreng wibawa pemerintah.
“Memalukan. Ekonomi sedang lesu, daya beli rendah, malah minta-minta ke pengusaha. Apalagi, belanja modal dari pemerintah sebagai stimulus ekonomi pun tidak dilakukan,” pungkasnya.
Perayaan hari jadi memang sering menjadi ajang hiburan rakyat sekaligus promosi daerah. Namun, ketika kondisi ekonomi sedang menekan, pilihan Pemkab Blitar untuk tetap menggelar acara besar justru menimbulkan perdebatan.
Di satu sisi, pemerintah menilai kegiatan ini bisa membangkitkan semangat masyarakat. Di sisi lain, publik seperti disuarakan PPI menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan dasar warga dan pembangunan yang lebih mendesak.(*)
