Pemprov Jateng Prioritaskan Huntara Bagi Korban Bencana Tanah Gerak Sirampog Brebes

KETIK, JAWA TENGAH – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah prioritaskan keselamatan ratusan warga terdampak bencana tanah gerak di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

Sebanyak 175 kepala keluarga atau 532 jiwa dari Dukuh Bojongsari, Desa Sridadi, hingga kini masih bertahan di pengungsian akibat bencana alam berupa tanah gerak yang masih aktif dan berisiko tinggi.

Diketahui bencana tersebut pertama kali terjadi pada Rabu, 28 Januari 2026 sekitar pukul 18.00 WIB, dipicu cuaca ekstrem yang mengakibatkan lereng dengan kemiringan sekitar 45 derajat bergerak ke arah aliran Sungai Keruh di kawasan perbukitan Sirampog.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun langsung meninjau lokasi pengungsian sekaligus memimpin Rapat Penanganan dan Penyerahan Bantuan di Pondok Pesantren Bahrul Qur’an Al-Munawir, Sirampog, pada Rabu, 18 Februari 2026.

Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa langkah paling realistis saat ini adalah memindahkan warga beserta barang-barangnya ke lokasi yang lebih aman serta mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara).

"Untuk tanah gerak ini yang bisa dilakukan adalah memindah orang dan barang,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Brebes tercatat sedikitnya 143 rumah terdampak. Dengan rincian, 10 unit mengalami kerusakan berat dan 124 lainnya berada dalam kondisi terancam.

Selain permukiman warga, dua tempat ibadah dan dua fasilitas pendidikan turut terdampak. Akses jalan desa sepanjang kurang lebih 700 meter juga ambles akibat pergerakan tanah.

Perkembangan terbaru menunjukkan tanah masih bergerak ke arah barat daya, dipicu tingginya curah hujan di kawasan perbukitan. Potensi pergerakan susulan dinilai masih tinggi.

Atas kondisi tersebut, Gubernur Jateng meminta warga tidak kembali ke rumah masing-masing demi menghindari risiko yang lebih besar.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan langkah teknis penanganan.

Rencananya, hunian sementara akan dibangun di lahan petak 34G milik KPH Perhutani Pekalongan Barat yang telah direkomendasikan aman secara teknis.

Untuk sementara pengungsian dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Qur’an Al-Munawir, Dukuh Limbangan. Dapur umum didirikan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memastikan kebutuhan logistik warga tetap terpenuhi.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan dengan total nilai Rp175,97 juta turut disalurkan. Bantuan berasal dari BPBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp18,24 juta, Dinas Sosial Jateng Rp90,77 juta, Dinas Ketahanan Pangan Rp18 juta, Dinas Kesehatan Rp11,77 juta, Dinas Pendidikan Rp27 juta, serta PMI Rp10,19 juta.

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, yang turut mendampingi Gubernur Jateng menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah provinsi.

"Terima kasih atas bantuan dan penanganan yang cepat. Bahkan hadir bersama OPD terkait. Masyarakat Brebes tidak perlu khawatir, karena penanganan dilakukan secara gotong royong dan terkoordinasi,” ujarnya.

Seorang pengungsi warga Dukuh Bojongsari, Susi Susanti bersama tiga anaknya dengan bayi berusia 10 bulan terpaksa mengungsi sehingga harus beradaptasi dengan situasi darurat. Ia berharap kebutuhan dasar bayi seperti popok, sabun, minyak telon, dan perlengkapan mandi tetap tersedia selama masa pengungsian.

Dengan kondisi tanah yang masih aktif bergerak, relokasi menjadi langkah paling rasional demi menjamin keselamatan 532 jiwa terdampak.

Pemerintah memastikan proses pemindahan dan pembangunan hunian sementara dipercepat sembari menyiapkan solusi jangka panjang berupa relokasi permanen di lokasi yang dinyatakan aman secara geologis. (*)