KETIK, BITUNG –
Dari lembah-lembah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, suara harapan penambang rakyat kembali terdengar. Ribuan penambang menantikan kepastian nasib mereka di tengah proses panjang penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Harapan tersebut disuarakan Chandra E. Damopolii, pemerhati penambang rakyat di Sulawesi Utara, melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam surat yang beredar pada Jumat, 7 November 2025, Chandra memohon agar pemerintah memberikan kebijakan khusus bagi para penambang yang selama ini menggantungkan hidup dari tanah Ratatotok.
“Kami memohon kebijakan sementara dari Bapak Presiden agar para penambang tetap dapat melakukan aktivitas pertambangan secara terbatas dan tertib sambil menunggu proses penetapan WPR rampung,” tulis Chandra dalam surat tersebut.
Menurutnya, penetapan WPR memang sedang diupayakan pemerintah daerah, namun proses administratif yang panjang membuat ribuan penambang berada di posisi sulit. Sebagian besar dari mereka menggantungkan ekonomi keluarga dari aktivitas tambang tradisional yang kini terancam terhenti.
“Kami percaya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara akan hadir melindungi rakyat kecil dan memberikan keadilan bagi mereka yang berjuang dari sektor tambang rakyat,” lanjut Chandra.
Chandra menyebut, bagi warga Ratatotok, tambang bukan sekadar tempat mencari rezeki, melainkan napas kehidupan. Setiap butir emas yang mereka gali adalah harapan untuk bertahan hidup di tengah tantangan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya pulih.
Dengan begitu ia berharap pemerintah tidak hanya melihat aktivitas tambang dari sisi legalitas semata, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Ia menilai, kebijakan yang arif dapat menjadi jembatan antara aturan hukum dan realitas sosial masyarakat di lapangan.
