KETIK, MALANG – Ketua Fraksi Nasdem-PSI, DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyoroti pentingnya meritokrasi dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Niat baik pemerintah untuk menguatkan perekonomian harus disambut dengan proses matang dan transparan.
Menurutnya, proses pembentukan kepengurusan yang terburu-buru justru membuat prematur. Pemerintah tetap harus melihat kompetensi, kapasitas, kapabilitas, hingga pengalaman dalam mengurus koperasi.
"Kami melihat prinsip meritokrasi juga harus diberlakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pembentukan SDM koperasi. Itu menjadi bagian dari sub koordinatnya dan dibentuk oleh pemerintah melalui masyarakat," ujarnya, Kamis 12 Juni 2025.
Melihat pentingnya fungsi Koperasi Merah Putih, maka perencanaan dan SDM yang terlibat harus diperhatikan dengan matang tanpa terburu-buru. Hal tersebut untuk memastikan agar tujuan pemerintah dapat tercapai.
"Niatnya bagus, pemerintah pusat dengan Koperasi Merah Putih yang dibentuk di seluruh desa dan kelurahan untuk menggerakkan ekonomi. Ketika yang menggerakkan tidak kompeten ya kami melihat itu tidak akan bisa tercapai," jelas Dito.
Dito sendiri telah meminta agar daftar kepengurusan Koperasi Merah Putih segera diberikan. Bahkan hearing bersama Komisi A DPRD Kota Malang juga telah dilakukan untuk memastikan tidak ada politik balas budi.
"Maka dari itu kami meminta nama-nama itu sehingga kita menganalisa, memonitor dan mengevaluasi. Kita juga bisa memberikan masukan, bagaimana tujuan dan niat baik ini bisa kita kawal sama-sama," tegasnya.
Ia menilai adanya proses pembentukan yang terburu-buru. Mengingat upaya fit and proper di tingkat kelurahan penting dilakukan.
"Proses pembentukan menurut kami prematur, dan terlalu gegabah untuk sesuatu yang urgen dan penting. Padahal tujuan yang besar tapi prosesnya prosedurnya saya kira kurang tepat," tutupnya.(*)
