HKTI Gelar Rakernas dan Temu Tani di Bogor, Susun Program Kerja 2025-2030

KETIK, BOGOR – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan menyelenggarakan Temu Tani Nasional 2025 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I HKTI pada Rabu, 3 Desember 2025. Acara ini akan berlangsung di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi, Bogor, Jawa Barat, mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

Pembukaan Temu Tani Nasional I-2025 dijadwalkan pada pukul 08.00–10.30 WIB. Acara pembukaan akan mencakup sambutan dari tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua Umum DPN HKTI, Dr. H. Sudaryono, dan Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman. Menteri Pertanian sekaligus akan membuka acara secara resmi.

Momen penting lain dalam pembukaan adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Rencananya, akan ada dua penandatanganan MoU, yaitu antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan , serta antara Kementerian Pertanian dengan HKTI.

Kegiatan akan dilanjutkan dengan Dialog bertema "Outlook Pertanian 2026" pada pukul 10.30–12.00 WIB. Pembicara utama dalam dialog ini adalah Menteri PPN/Bappenas RI, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy.

Sesi inti Rakernas HKTI dijadwalkan pada pukul 13.30–17.00 WIB. Agenda utama Rakernas adalah Arahan dari Ketua Umum DPN HKTI dan Pembahasan serta Penetapan Program Kerja HKTI yang akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPN HKTI.

Tujuan utama Rakernas ini adalah melaksanakan amanat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HKTI, serta menyusun program kerja HKTI untuk periode 2025-2030.

DPN HKTI saat ini dipimpin oleh Dr. H. Sudaryono, sebagai Ketua Umum, dan H. Abdul Kadir Karding, sebagai Sekretaris Jenderal. 

Sekretaris Jenderal DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Temu Tani Nasional mendatang merupakan momentum yang sangat strategis. Menurutnya, acara ini akan menyelaraskan langkah HKTI dengan agenda besar pembangunan nasional sektor pertanian dan pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Karding menjelaskan bahwa Rakernas HKTI 2025 bukan hanya agenda internal organisasi, tetapi merupakan gerakan nasional untuk terus memajukan pertanian Indonesia. HKTI bertekad untuk memastikan terwujudnya Swasembada Pangan yang berkelanjutan dan penguatan hilirisasi pertanian. 

Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesejahteraan dan kemakmuran petani serta produsen pangan skala kecil lainnya, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan peran petani sebagai subjek utama dalam pembangunan pertanian, bukan sekadar objek kebijakan. Karding menambahkan, kemandirian petani harus menjadi prioritas utama. 

Hal ini, menurutnya, mencakup beragam aspek, mulai dari jaminan tanah, sarana produksi, akses pembiayaan, kepastian harga, modernisasi alat dan teknologi, hingga jaminan keberlanjutan usaha tani. Oleh karena itu, HKTI akan terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk bekerja bersama mewujudkan kemandirian tersebut.(*)