KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pencanangan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia yang digelar Pemerintah Pusat, diikuti lewat telekonferensi di Lapangan Flores, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Sabtu 30 Agustus 2025.
Khofifah memastikan ketersediaan pangan dan bahan pokok bagi masyarakat Jatim, khususnya komoditas beras, cukup dan dapat diakses secara mudah dan harga terjangkau.
"Saat ini yang kita maksimalkan adalah kelancaran distribusinya terutama beras SPHP, di semua pasar-pasar tradisional," kata Khofifah.
Gubernur Khofifah didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut berkeliling meninjau stand komoditas pangan yang meramaikan GPM Wonokromo.
Tersedia, ada gula pasir, minyak kita, telur ayam, daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah besar.
GPM disebut sangat penting terutama dikuatkan dengan surat keputusan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) bahwa HET untuk beras medium Rp13.500, dan, penjualannya di pasar bisa lebih dari itu.
"Tapi kalau SPHP HET-nya Rp12.500, di pasar justru bisa lebih murah dari HET-nya. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat yang memang sebagian besar itu pada beras medium, kita harapkan memang dimaksimalkan proses distribusinya," terangnya.
Khofifah berharap kemudahan untuk penjual di semua pasar tradisional. Mengingat, untuk dapat menjual beras, mereka harus mendaftar di aplikasi khusus seperti Klik SPHP yang dirancang untuk mencegah penyelewengan.
Sementara, beras SPHP yang disediakan mencapai 173 ribu ton. Di lokasi, dirinya bersama Walikota Eri juga membagikan total 100 sak beras SPHP 5 kg kepada warga sekitar. Selain menyapa masyarakat, juga memborong berbagai panganan kecil yang kemudian dibagikan kepada mereka yang hadir di GPM Wonokromo.
Sebagai informasi, penyaluran serentak GPM di seluruh Indonesia ini dalam rangka HUT ke 80 RI dengan melibatkan 654 kecamatan, 16 Polri, 449 TNI, 8 PTPN, 6 PT Pos dan 149 saluran lainnya dengan kuantum beras SPHP mencapai 4.863 Ton
Menurut Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam zoom GPM, ini merupakan intervensi pemerintah dalam menjamin kedaulatan pangan.
"Sebenarnya di pertanian ini, kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat. Dan Instruksi Presiden pangan sampai hari ini luar biasa. Ini gagasan Presiden dan beliau sudah mengeluarkan 17 Inpres sektor pangan dalam 8 bulan untuk mempermudah," ujar Menteri Andi. (*)
