KETIK, SIDOARJO – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pembangunan desa. BPD adalah jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Bupati Sidoarjo Subandi mendorong BPD agar tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga mitra aktif dalam merancang pembangunan desa.
Pandangan tersebut disampaikan Bupati Subandi saat membuka Rapat Kerja Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo periode 2024--2029 di Pendapa Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu (25/10).
Bupati Subandi menyampaikan, rapat kerja bukan sekadar agenda rutin, tetapi juga wadah penting bagi BPD dalam memastikan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Acara tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat peran BPD sebagai mitra pemerintah desa.
”Kita ingin tidak ada lagi usulan desa yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Aspirasi masyarakat harus benar-benar tersampaikan dan sejalan dengan kebijakan nasional hingga daerah,” terang Bupati Subandi.
Selain membahas arah pembangunan desa, Bupati Subandi menekankan pentingnya tata kelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang transparan dan profesional. Seluruh proses mutasi dan promosi jabatan ASN harus sesuai aturan dan berdasar kinerja.
Terkait kesejahteraan anggota BPD, Pemkab Sidoarjo terus berupaya memperjuangkan peningkatan jaminan sosial. Melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
”Kami ingin seluruh anggota BPD terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk, manfaat bagi ahli waris jika terjadi musibah,” ucapnya.
Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo Mulyono Wijayanto menegaskan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas bagi para anggota BPD. Agar mampu menjalankan fungsi pengawasan serta perumusan kebijakan desa secara profesional dan sesuai regulasi.
Mulyono juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo atas dukungan dan perhatian terhadap kesejahteraan anggota BPD. Termasuk program BPJS Ketenagakerjaan dan tunjangan.
Bupati Subandi juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemkab Sidoarjo. Di antaranya, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di beberapa kecamatan, pembangunan RSUD Sedati, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat di Tulangan.
”BPD dan kepala desa harus kompak. Ibarat dua sayap yang menggerakkan pembangunan di desa,” tegasnya. (*)
