KETIK, SIDOARJO – Aura bahagia memancar di wajah ribuan pegawai non-ASN Pemkab Sidoarjo di Lapangan Parkir Timur GOR Sidoarjo. Jumat pagi (22 Agustus 2025), 3.843 pegawai tersebut mengikuti apel akbar bersama seluruh pejabat Pemkab Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan kabar gembira yang mereka tunggu-tunggu.
”Kami tidak akan membiarkan pegawai non-ASN yang telah setia mengabdi tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Mereka akan tetap bekerja di instansi masing-masing,” kata Bupati Subandi.
Saat itulah ribuan pegawai non aparatur sipil negara (non-ASN) langsung bertepuk tangan. Mereka bersuka cita. Setelah bertahun-tahun menunggu, kini 3.843 orang tersebut segera menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Status jelas. Penghasilan pun bisa diharapkan. Kesejahteraan para pegawai non-ASN itu bakal meningkat. Berkat komitmen Pemkab Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Bupati Subandi sangat peduli pada kesejahteraan para pegawai Pemkab Sidoarjo.
”Kami harapkan Panjenengan semua harus punya komitmen yang tinggi saat menjalankan tugas, amanah, dan profesional dalam melayani masyarakat,” ungkap Bupati Subandi yang lagi-lagi disambut standing ovation para pegawai yang sedang bahagia tersebut. Berkali-kali mereka memberikan aplaus panjang atas kepedulian Bupati Subandi.
Bupati Sidoarjo Subandi dan Sekda Fenny Apridawati berada di antara ribuan calon PPPK yang sedang berbahagia. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Momentum itu disaksikan oleh seluruh pejabat yang hadir. Di antaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, Kepala Inspektorat Andjar Surdjadianto, para asisten bupati, kepala-kepala dinas dan badan, serta camat-camat. Dandim Sidoarjo Letkol Dedyk Wahyu Widodo dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizzal Ali Faizin juga ikut datang. Sinergi yang kompak.
Keputusan bijak mengangkat 3.843 tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu itu merupakan tindak lanjut surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ribuan pegawai tersebut telah masuk data base BKN dengan kategori R3 dan R4.
Dalam surat edaran BKN tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah mengangkat pegawai paruh waktu. Dengan mempertimbangkan data yang telah masuk ke BKN dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Yang juga tidak kalah penting ialah kemampuan keuangan daerah.
Sebelum keputusan pengangkatan ini, sempat terjadi diskusi dan perdebatan panjang di dalam Pemkab Sidoarjo. Perlu waktu dua hari. Berbagai skenario dan strategi dibahas dan dikaji. Dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemampuan keuangan daerah, Bupati Subandi mengambil keputusan untuk mengangkat 3.843 tenaga non-ASN tersebut menjadi PPPK paruh waktu.
Bupati Sidoarjo Subandi dan kepala-kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo berfoto bersama ribuan calon PPPK. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Bagaimana nasib tenaga non-ASN yang lain? Sebab, masih ada 2.311 pegawai yang sudah bekerja di Pemkab Sidoarjo, tetapi nama mereka tidak masuk dalam data base BKN. Pemkab Sidoarjo tetap memperhatikan masa depan mereka. Jangan sampai kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan lagi.
Bupati Subandi menjelaskan, Pemkab Sidoarjo sedang mencarikan alternatif-alternatif solusi. Di antaranya, pengalihan status mereka menjadi pegawai outsourcing. Solusi lain sedang dikaji. Sesuai dengan ketentuan regulasi kepegawaian di BKN maupun BKD Sidoarjo. Yang penting mereka tetap bekerja seperti biasa di tempat masing-masing.
”Ribuan tenaga non-ASN yang belum terdata di BKN akan kita carikan solusi yang terbaik sehingga tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja),” tegas Bupati Subandi yang kemudian menutup sambutan dan turun menghampiri para calon PPPK paruh waktu itu.
Satu per satu pegawai non-ASN menyalami. Sebagian mengajak foto bersama Bupati Subandi dan para pejabat lainnya. Permintaan tersebut dilayani dengan sabar dan penuh perhatian. Sekda Fenny Apridawati tampak terus mendampingi Bupati Subandi. Ada pula Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Bachruni Aryawan, Kepala DLHK Bahrul Amiq, dan lain-lain.
Setelah itu, apel akbar yang penuh semangat dilanjutkan dengan senam bersama dan kerja bakti di kawasan GOR Delta Sidoarjo. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat solidaritas dan menumbuhkan semangat gotong royong di antara para pegawai Pemkab Sidoarjo. Bupati Subandi, Forkopimda, para pejabat Pemkab Sidoarjo, kompak berolahraga bersama ribuan tenaga non-ASN.
Sekda Fenny Apridawati dan Kepala DLHK Bahrul Amiq memberikan arahan kepada ribuan pegawai. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
Sekda Fenny Apridawati dan Kepala DLHK Bahrul Amiq naik ke panggung. Keduanya memberikan arahan kepada ribuan pegawai itu. Di antaranya, pesan-pesan untuk terus bersemangat dalam bekerja. Setelah kepastian status ini, diharapkan para pegawai non-ASN lebih komitmen dalam menjalankan tugas.
Kepada jurnalis dari berbagai media, Bupati Subandi menyatakan lega. Sebelum ini, dirinya sering mendapatkan pesan WA dari berbagai pihak. Terutama para pegawai non-ASN. Setiap hari ada pesan masuk. Mereka bertanya tentang nasib dan masa depan sebagai pegawai non-ASN.
”Saya belum bisa menjawab. Begitu ada surat edaran dari BKN, saya bertekad akan memperjuangkan status mereka. Dari pegawai non-ASN menjadi PPPK paruh waktu,” ungkap Bupati Subandi yang
merasa memiliki tanggung jawab besar kepada ribuan pegawai non-ASN itu.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih telah menyatakan mendukung penuh kebijakan Pemkab Sidoarjo terhadap nasib tenaga non-ASN yang gagal tes PPPK penuh waktu untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
”Alhamdulillah teman-teman dari Pemkab dan DPRD kompak untuk memutuskan hal ini. Kita akan mengawalnya. Karena itu terkait dengan nasib ribuan warga Sidoarjo,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin juga menyatakan apresiasi atas langkah Pemkab Sidoarjo terkait nasib tenaga non-ASN ini. Dia meminta para pegawai yang diangkat jadi PPPK paruh waktu ini terus meningkatkan kinerjanya dalam membangun Sidoarjo.
Para calon tenaga non-ASN meminta foto bersama Bupati Subandi setelah apel besar di parkir timur GOR Delta Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)
”Kami minta komitmen mereka untuk terus menjaga semangat dalam bekerja,” tegas Rizza.
Keputusan Pemkab Sidoarjo mengangkat PPPK paruh waktu ini benar-benar mendapatkan sambutan gembira yang luar biasa. Para pegawai non-ASN bersuka cita. Mereka sangat berterima kasih atas kepedulian Bupati Subandi. Tambah semangat mengabdi. Baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Satpol PP Sidoarjo, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Luluk, guru BK (bimbingan konseling) di SMP Negeri 1 Porong menyatakan sangat bahagia dirinya bisa diangkat jadi PPPK paruh waktu. Dia mengaku pernah mengikuti tes PPPK, tapi gagal. Sekarang ada kabar gembira karena menjadi PPPK paruh waktu.
”Alhamdulillah. Senang sekali. Terima kasih kepada Pak Bupati,” ungkap alumnus Prodi Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu.
Begitu pula Ririn. Staf tata usaha di SMPN 1 Porong itu mengaku telah mengabdi selama 14 tahun sebagai tenaga non-ASN. Dia sangat senang dan berterima kasih kepada Bupati Subandi yang mengangkat mereka menjadi PPPK paruh waktu.
”Saya dan suami sangat gembira,” ungkap Ririn yang asli warga Kecamatan Jabon tersebut.
Ungkapan bahagia juga disampaikan oleh Rico Alvianto, petugas trantibum di Kecamatan Gedangan. Dia mengaku bangga meski masih berstatus PPPK paruh waktu. Usianya 35 tahun dan sudah 10 tahun mengabdi sebagai tenaga non-ASN di Kecamatan Gedangan.
”Senang sekali sudah diangkat jadi PPPK meski masih paruh waktu. Alhamdulillah,” ungkap lelaki asal Desa Tebel, Gedangan, tersebut.
Ribuan calon PPPK mengikuti apel besar di parkir timur GOR Delta pada Jumat pagi (22 Agustus 2025). (Foto: Kominfo Sidoarjo)
Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setyawan menyatakan sangat berterima kasih kepada Bupati Subandi yang telah mengangkat tenaga non-ASN di lingkungan Satpol PP Sidoarjo. Di Satpol PP Sidoarjo, ada 240 lebih tenaga yang selama ini status kepegawaiannya belum jelas.
”Alhamdulillah sudah tercover seluruhnya,” ungkapnya.
Sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Satpol PP, lanjut Yany Setyawan, punya tanggung jawab menjaga ketertiban umum, mengatasi gangguan ketenteraman, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat untuk mendukung visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Sidoarjo.
”Kami siap melaksanakan instruksi Pak Bupati,” tambah Yany Setyawan.
Setelah pengangkatan PPPK paruh waktu ini, Satpol PP Sidoarjo siap melaksanaan penataan personel. Petugas satpol PP yang berada di tingkat kecamatan direncanakan masuk menjadi personel Satpol PP Sidoarjo. Dengan begitu, mereka bisa bertugas di semua wilayah Kabupaten Sidoarjo.
”Semoga dengan begitu, kinerja Satpol PP Sidoarjo bisa lebih baik dalam melayani masyarakat,” tandas Yany Setyawan. (*)
