KETIK, HALMAHERA SELATAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan mencatat 132 kejadian bencana sepanjang Januari hingga Desember 2025. Data tahunan itu menunjukkan bahwa bencana hidrologi masih menjadi ancaman dominan di wilayah Bumi Saruma, terutama banjir yang berulang di sejumlah desa.
“Dari total 132 kejadian, banjir mendominasi dengan 81 kejadian. Ini menandakan adanya persoalan serius pada tata kelola daerah aliran sungai dan sistem drainase,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Halmahera Selatan, Aswin Adam, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 Desember 2025.
Selain banjir, BPBD juga mencatat 20 kejadian abrasi, 9 longsor, 13 kebakaran, 8 angin kencang, serta 1 banjir rob. Pola ini, menurut BPBD, menunjukkan tingginya kerentanan ekologis wilayah pesisir dan kawasan permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai.
Dalam merespons kejadian tersebut, BPBD Halmahera Selatan melakukan berbagai bentuk penanganan darurat dan logistik. Bantuan kebutuhan dasar disalurkan kepada 5.832 kepala keluarga atau sekitar 20.216 jiwa yang terdampak bencana.
“Kami memastikan bantuan logistik menjadi respons awal agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dalam situasi krisis,” ujar Aswin.
BPBD juga menangani 52 unit rumah warga yang terdampak, serta melakukan penanganan fisik darurat di 8 desa, meliputi normalisasi dan perkuatan tebing sungai di 6 desa, serta pembangunan talud pantai di 2 desa sebagai langkah mitigasi struktural.
Namun, sejumlah kejadian dinilai bersifat repetitif dan berpotensi menjadi bencana berulang. Karena itu, BPBD menetapkan beberapa prioritas penanganan, antara lain normalisasi sungai di 4 desa, pembangunan talud pantai di 5 desa, serta perbaikan drainase di 2 desa.
“Bencana yang berulang adalah sinyal kegagalan mitigasi. Karena itu, kami dorong penanganan berbasis pencegahan, bukan sekadar reaksi,” kata Aswin.
Untuk penanganan lanjutan, BPBD mengusulkan pendanaan melalui APBN ke BNPB, berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Maluku Utara untuk aset kewenangan provinsi, serta melaporkan ke pimpinan daerah agar masuk dalam prioritas anggaran tahun berikutnya.
Di sisi kesiapsiagaan, BPBD melakukan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebencanaan di 4 desa, 6 sekolah, dan 1 instansi pemerintah. Simulasi kebencanaan juga digelar di Desa Kawasi, disertai survei potensi bencana di 6 desa.
“Kesiapsiagaan adalah fondasi utama. Masyarakat harus paham risiko dan tahu cara menyelamatkan diri,” ujar Aswin.
Pada fase pascabencana, BPBD melakukan pemetaan aset BNPB di 5 desa, pendataan kerugian di 4 desa, serta mengajukan usulan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB.
BPBD Halmahera Selatan juga mulai menerapkan pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pers, dan akademisi. Kerja sama dilakukan dengan dunia usaha, serta Universitas Khairun (Unkhair) dalam pemanfaatan pengetahuan dan teknologi kebencanaan.
“Saat ini kami juga sedang menyusun skema untuk mengakses pooling fund bencana melalui BNPB dan Kementerian LHK, dengan skema pendanaan kolaboratif,” tutur Aswin.
