KETIK, PEMALANG – Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu mendatangi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang untuk mempertanyakan kinerja serta menagih realisasi 11 poin kesepahaman yang sebelumnya disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada beberapa bulan lalu di Pendopo Kabupaten setempat.
Terkait rencana aksi yang sebelumnya dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB hari ini, Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu, Hamu Fauzi, memastikan bahwa aksi batal dilakukan dan digantikan dengan audiensi.
“Tidak jadi aksi, kami memilih audiensi agar bisa mendapatkan penjelasan langsung dari pihak DPU,” katanya, saat diwawancara usai audensi di DPU Pemalang, Senin, 25 Desember 2025.
Hamu mengatakan bahwa agenda utama audiensi adalah meminta penjelasan terkait lambannya pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur, khususnya akses jalan Wisnu–Majakerta dan penanganan rob di wilayah Ulujami.
“Kami ingin menanyakan banyak hal terkait kinerja DPU, terutama soal 11 poin kesepahaman yang sebelumnya kami suarakan. Sampai akhir tahun ini, masih banyak pekerjaan yang belum tereksekusi dan belum selesai,” ujarnya.
Menurutnya, perbaikan akses jalan Wisnu–Majakerta menjadi sorotan karena jalan tersebut dibutuhkan masyarakat, terlebih menjelang tahun baru dan bulan Ramadan.
Ia menegaskan, infrastruktur jalan seharusnya sudah bisa dimanfaatkan warga, terutama di daerah rawan rob seperti Ulujami yang sering menjadi jalur aktivitas keluarga dan kegiatan sosial.
Dalam audiensi, pihak DPU menjelaskan bahwa untuk jalur Wisnu–Majakerta, pengerjaan sementara dilakukan pada jalur yang dibangun oleh warga.
Jalur tersebut ditargetkan selesai hingga akhir tahun dengan pengaspalan setebal sekitar 4 sentimeter. Sementara jalur yang direncanakan oleh DPU, yang disebut telah melalui kajian konstruksi tanah lebih baik dan melintasi lahan Perhutani, direncanakan baru bisa direalisasikan pada tahun 2026.
Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu mengaku belum sepenuhnya puas dan akan terus melakukan pengawasan.
Hamu menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPU terhadap rekanan agar proyek benar-benar dieksekusi sesuai rencana. Ia juga menilai sinergi dengan media diperlukan untuk memastikan transparansi data dan progres pekerjaan.
Dalam surat rencana aksi, aliansi juga menyinggung adanya dugaan jual-beli proyek oleh oknum, termasuk indikasi monopoli pekerjaan. Menanggapi hal tersebut, Hamu menyebut pihak DPU telah memberikan klarifikasi.
Salah satu penyebab lambannya pekerjaan, kata dia, adalah adanya keinginan menaikkan spesifikasi pekerjaan, seperti penggunaan alat finisher yang jumlahnya terbatas di Pemalang.
“Tidak semua rekanan punya alat tersebut, sehingga pekerjaan jadi tersendat. DPU tadi menyampaikan akan melakukan evaluasi agar ke depan penyerapan anggaran bisa optimal dan pekerjaan berjalan efektif serta akuntabel,” jelasnya.
Hamu menegaskan, aliansi akan terus mengawal janji-janji tersebut. Menurutnya, jika anggaran tidak terserap dan berujung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), dampaknya akan merugikan masyarakat dan berpotensi mengurangi transfer APBD dari pemerintah pusat di tahun berikutnya.
“Prinsip kami akan terus mengawasi. Penerima manfaatnya adalah masyarakat. Kalau ini terulang lagi di 2026, yang rugi masyarakat Pemalang,” pungkasnya.(*)
