.png){kind=logo}
KETIK, SLEMAN – Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akhirnya memutuskan menghentikan latihan dasar militer (Latsarmil) bagi para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keputusan itu diambil setelah lima peserta Latsarmil meninggal dunia, diduga karena tidak kuat dengan pola latsarmil yang harus mereka jalani.
Meski demikian, Kemhan menyebut akan ada latihan pembekalan bela negara bagi para calon manajer koperasi tersebut.
Langkah pemerintah yang menggelar Latsarmil bagi para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini sebelumnya sudah banjir kritik dari berbagai pihak. Banyak warganet yang juga melempar olok-olok karena materi latihan dasar militer yang dinilai tidak relevan dengan tugas operasional yang akan diembat oleh para calon manajer koperasi tersebut.
Menanggapi hal itu, dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Dr. Subarsono, M.Si., M.A., menilai pendekatan pelatihan bergaya militer memang tidak selaras dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan seorang manajer koperasi.
Menurutnya, manajer koperasi memiliki peran utama menerjemahkan kebijakan strategis yang ditetapkan pengurus menjadi kegiatan operasional sehari-hari. Mereka bertanggung jawab mengelola sumber daya manusia, mengawasi arus kas, memastikan target usaha tercapai, hingga menyampaikan laporan kinerja kepada pengurus demi meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
"Mereka bertanggung jawab untuk mengelola staf, mengawasi arus kas, memastikan target penjualan tercapai, serta melaporkan kinerja bisnis kepada pengurus secara berkala demi kesejahteraan anggota," ujar Subarsono, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia menilai materi seperti baris-berbaris, apel, lari, hingga penggunaan senjata tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi. Karena itu, penghentian latsarmil seharusnya diikuti penyusunan desain pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan organisasi koperasi modern.
Subarsono menambahkan, pemerintah perlu menjadikan evaluasi tersebut sebagai pintu masuk untuk membangun sistem pelatihan yang benar-benar mendukung penguatan kapasitas manajerial calon pengelola KDMP. Menurutnya, perubahan desain pelatihan jauh lebih penting dibanding mempertahankan pendekatan yang tidak sesuai dengan karakter organisasi koperasi.
Disiplin Tetap Penting, tetapi Harus Sesuai Dunia Koperasi
Meski mengkritik pendekatan militer, Subarsono menegaskan nilai kedisiplinan tetap penting bagi seorang manajer koperasi. Namun, disiplin dalam dunia koperasi memiliki makna yang berbeda dengan disiplin di lingkungan militer.
Ia menjelaskan bahwa disiplin bagi pengelola koperasi tercermin dari kemampuan menyusun laporan tepat waktu, menjalankan tata kelola secara transparan dan akuntabel, tidak menyalahgunakan aset koperasi, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota.
"Sedang dalam dunia militer terjemahan disiplin bisa berbeda, misalnya ikut apel pagi tepat waktu, tunduk pada perintah atasan, dan tidak salah dalam berbaris," jelasnya.
Karena itu, menurut Subarsono, pemerintah perlu menyusun kurikulum pelatihan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan koperasi. Materi seperti tata kelola koperasi, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan keuangan digital, kewirausahaan, inovasi model bisnis, hingga pemasaran digital dinilai jauh lebih relevan untuk meningkatkan kualitas manajer KDMP.
Selain memperbaiki materi pelatihan, ia juga mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Koperasi, akademisi, pelaku koperasi yang telah berhasil, hingga masyarakat. Forum diskusi dan evaluasi bersama dinilai penting agar model pelatihan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan koperasi di lapangan.
Pendekatan Militer Dinilai Berpotensi Mengubah Budaya Koperasi
Di sisi lain, Subarsono mengingatkan bahwa pendekatan militeristik juga berpotensi memengaruhi budaya organisasi koperasi. Menurutnya, koperasi dibangun di atas prinsip demokrasi, musyawarah, dan partisipasi anggota, sedangkan organisasi militer mengedepankan sistem komando dan komunikasi satu arah.
Apabila pola tersebut dibawa ke dalam tata kelola koperasi, dikhawatirkan ruang dialog semakin menyempit dan partisipasi anggota melemah. Kondisi itu juga berpotensi mengurangi inovasi karena manajer lebih berorientasi menjalankan instruksi dibanding mengembangkan solusi berdasarkan kebutuhan anggota.
Ia menilai Kementerian Koperasi semestinya menjadi institusi utama yang merancang dan menyelenggarakan pelatihan bagi manajer KDMP. Kolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain tetap dimungkinkan, namun harus diarahkan untuk memperkuat kompetensi manajerial dan tata kelola koperasi, bukan mengadopsi pendekatan yang tidak sesuai dengan karakter organisasi koperasi. (*)
