.png){kind=logo}
KETIK, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman sukses mencatatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masif. Hingga Rabu 26 Agustus 2026, penerimaan PBB-P2 telah menembus angka Rp86.342.516.737 atau mencapai 95% dari target total sebesar Rp90.000.000.000,00.
Sebagai bentuk apresiasi atas capaian tersebut, Pemkab Sleman menggelar High Level Meeting sekaligus menyerahkan penghargaan Lunas Awal PBB-P2 Tahun 2026. Acara yang ditujukan bagi tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati Sleman dan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, berfoto bersama para perwakilan kapanewon, kalurahan, dan padukuhan penerima penghargaan Lunas Awal PBB-P2 2026. (Foto: Pemkab Sleman for Ketik.com)
Rincian Capaian Wilayah Lunas Awal PBB-P2 2026
Berdasarkan laporan Sekretaris BKAD Sleman, Widodo, tingkat kesadaran wilayah dalam melunasi pajak lebih awal menunjukkan hasil yang gemilang. Sebanyak 5 kapanewon berhasil lunas seratus persen meliputi Cangkringan, Turi, Seyegan, Moyudan, dan Minggir. Selain itu, terdapat 42 kalurahan atau sekitar 49 persen dari total 86 kalurahan, serta 749 padukuhan atau 62 persen dari total 1.212 padukuhan di Kabupaten Sleman yang sukses mencatatkan lunas awal.
"Melalui penyerahan penghargaan ini, Pemkab Sleman berharap budaya tertib dan patuh pajak dapat terus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sleman," ujar Widodo.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran perangkat wilayah serta masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah manis dari sinergi yang kuat antara Pemkab, BKAD, Kapanewon, Kalurahan, Padukuhan, para Dukuh, dan seluruh Wajib Pajak.
Penghargaan ini diberikan sebagai wujud penghormatan atas komitmen dan kedisiplinan berbagai pihak dalam memenuhi kewajiban perpajakan lebih awal guna mendorong percepatan pembangunan daerah. (*)
