KETIK, ACEH BARAT DAYA – Penolakan terhadap izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi emas milik PT Abdya Mineral Prima (AMP) semakin menguat. Setelah adanya suara dari sejumlah pihak, kini giliran masyarakat dan pemuda yang langsung membentuk aliansi.
Kali ini, masyarakat Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, bersama organisasi kepemudaan (OKP) dan mahasiswa menggelar pertemuan konsolidasi di Aula Kantor Camat Kuala Batee, Minggu 31 Agustus 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri unsur pemerintah kecamatan, para kepala desa dari sejumlah desa, tokoh pemuda, akademisi bidang lingkungan, praktisi pemerintahan asal Kuala Batee, serta wartawan. Suasana pertemuan berlangsung hangat namun tegas, menegaskan satu sikap, menolak keberadaan PT AMP.
Pimpinan rapat sementara, Yulizar Kasma, menyebutkan konsolidasi ini menjadi langkah awal untuk menyatukan sikap masyarakat.
“Hasil pertemuan pertama, kita sepakat menolak IUP eksplorasi PT AMP dan membentuk aliansi gerakan. Komando pergerakan dipercayakan kepada Ibrahim bin Abdul Jalil dan Bob,” tegasnya.
Koordinator Aliansi Masyarakat Menolak IUP Eksplorasi PT AMP, Ibrahim Abdul Jalil, menjelaskan pihaknya segera menempuh langkah konkret, mulai dari menyurati DPRK Abdya, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Aceh, untuk mendesak pencabutan IUP PT AMP.
“Aliansi akan segera menemui DPRK dan Bupati Abdya. Tujuannya agar Gubernur Aceh mencabut izin eksplorasi PT AMP,” katanya.
Ibrahim menegaskan, dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen bersama antara masyarakat, kepala desa, mahasiswa, dan OKP dalam penolakan PT AMP.
“Kita bersyukur semua satu suara menolak PT AMP. Karena tambang emas berpotensi merusak lingkungan, memicu krisis air, merusak lahan pertanian, hingga berdampak pada kesehatan dan sosial warga Abdya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Keuchik (kepala desa) Kuala Batee, Armaini, menegaskan pihaknya mendukung penuh perjuangan aliansi. Hal itu katanya, sebagai upaya menjaga kelestarian alam dan lingkungan.
“Kami dari forum keuchik siap menyurati DPRK dan Bupati Abdya agar Gubernur segera mencabut IUP PT AMP. Kami juga menolak keras kehadiran perusahaan tambang lain di kemudian hari,” tegas Armaini, yang juga Kepala Desa Kampung Tengah.
Pertemuan ini menegaskan semakin solidnya barisan masyarakat Kuala Batee dalam menolak rencana eksploitasi tambang emas. Aliansi yang terbentuk menjadi penanda bahwa perlawanan masyarakat terhadap tambang bukan hanya reaksi sesaat, tetapi gerakan bersama yang terstruktur dan berkesinambungan. (*)
