Viral Kasus HGB, Pimpinan DPRD Surabaya Minta Pemkot Tingkatkan Pengawasan di Kawasan Pesisir

KETIK, SURABAYA – Persoalan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare yang berada di perbatasan Kota Surabaya membuat Pimpinan DPRD Arif Fathoni khawatir.

Meskipun klaim tersebut tidak terbukti, Fathoni menegaskan Pemkot Surabaya harus lebih serius melakukan pengawasan di kawasan Pesisir khususnya di Surabaya Timur.

"Alhamdulillah, akhirnya terjawab bahwa pemberitaan sebelumnya yang menyatakan bahwa HGB itu berada di Laut Timur Surabaya ternyata tidak terjadi. Namun, kejadian ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih intensif di kawasan tersebut," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni di ruangannya pada Rabu 22 Januari 2025.

Ketua DPC Golkar Surabaya ini juga menambahkan pentingnya menjaga kawasan Pamurbaya agar tidak dikuasai pengembang.

Fathoni mendesak agar Wali Kota Surabaya
mengambil langkah nyata untuk mengamankan kawasan tersebut, salah satunya dengan mengirimkan surat resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Timur.

"Kami berharap pemerintah kota lebih waspada dan memastikan kawasan strategis ini tidak dimanfaatkan secara tidak patut. Surat ini perlu untuk memastikan tidak ada permohonan hak yang diterbitkan di sepanjang kawasan Pantai Timur Surabaya," papar Fathoni.

Mengenai kasus penguasaan oleh pengembang yang berada di daerah lain misalnya Banten dan Sidoarjo harus menjadi cerminan.

"Keadaan ini memperlihatkan bagaimana pengembang bisa mengakali regulasi dan mengambil alih kawasan strategis. Kita tidak boleh lengah," ujarnya.

Selian itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk mencegah hal serupa terjadi di Surabaya.

"Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan Pantai Timur Surabaya dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," demikian Arif Fathoni. (*)