KETIK, BONDOWOSO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, memastikan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tetap menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Ia menepis anggapan bahwa Pokir akan dihapus, karena perannya masih sangat penting sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.
“Pokir bukan proyek atau paket kegiatan, tetapi berbasis pada program prioritas hasil reses para anggota dewan,” tegas Fathur Rozi usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Bondowoso, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Oktober 2025 tidak melarang adanya Pokir, tetapi menegaskan agar mekanismenya tidak mengarah pada pembagian proyek atau uang. Pokir, lanjutnya, harus diwujudkan dalam bentuk program kegiatan yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“KPK menegaskan bahwa Pokir tidak boleh dijadikan alat pembagian proyek. Tapi semangatnya tetap harus menjaga aspirasi masyarakat yang disalurkan secara benar,” jelasnya.
Penurunan Fiskal Pengaruhi Program Pembangunan
Fathur juga mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah tahun 2026 mengalami penurunan, sehingga berdampak pada semua sektor, termasuk program hasil Pokir. Dari total anggaran Rp 2,09 triliun pada tahun 2024, turun menjadi sekitar Rp 1,8 triliun pada tahun 2025.
“Penurunan ini menyentuh seluruh perangkat daerah, bukan hanya Pokir. Kita harus realistis dan menyesuaikan diri dengan kemampuan keuangan daerah saat ini,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Bondowoso yang tetap mendukung langkah penyesuaian anggaran. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan.
“Saya berterima kasih kepada teman-teman dewan, terutama pimpinan, yang tetap memahami situasi fiskal kita. Dukungan mereka sangat penting agar program prioritas bisa terus berlanjut,” tambahnya.
Pemerintah Fokus pada Program Esensial
Sekda menjelaskan bahwa beberapa kegiatan fisik di sektor pendidikan dan irigasi terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran. Namun, program yang berdampak langsung terhadap masyarakat tetap diutamakan.
“Di bidang pendidikan memang ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan. Untuk irigasi, dana DAK Fisik tahun ini belum turun, tapi sudah kami ajukan kembali untuk tahun depan,” jelas Fathur.
Sementara itu, program air bersih dan sanitasi tetap menjadi prioritas dengan alokasi anggaran sekitar Rp 1,2 miliar. “Kebutuhan air minum dan sanitasi adalah hal dasar bagi masyarakat, jadi tetap kami jalankan,” ujarnya.
Langkah Strategis Tambahan Pendanaan
Dalam menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab Bondowoso terus berupaya menjalin komunikasi dan kerja sama dengan kementerian terkait, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami aktif berkoordinasi dengan kementerian agar ada tambahan dukungan program untuk Bondowoso. Namun sebelum ada kepastian, kami tidak ingin membuat janji yang belum pasti,” kata Fathur Rozi.
Ia menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan fiskal, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan masyarakat melalui program yang efektif dan tepat sasaran.
“Fokus kami adalah memastikan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan. Mungkin tidak semua bisa dijalankan tahun ini, tapi arah kebijakan tetap konsisten pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*)
