Penuntasan Anak Putus Sekolah di Kota Malang Gandeng PKBM untuk Pendidikan Kesetaraan

KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang diberikan tanggungjawab besar usai mendapatkan data dari Kementerian Pendidikan RI bahwa terdapat 5.655 anak putus sekolah. Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemkot Malang menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk pendidikan kesetaraan.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menjelaskan persoalan ditargetkan segera tuntas pada tahun 2024 ini. Dengan demikian tidak ada lagi anak putus sekolah di kota pendidikan ini.

"Kita rapat teknis untuk pendataan yang baik dan menggandeng PKBM karena kita menargetkan persoalan anak putus sekolah di Kota Malang bisa selesai di tahun 2024," ujar Iwan pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam pendidikan kesetaraan, telah disediakan program kejar paket secara gratis di setiap jenjang pendidikan. Untuk itu diperlukan pemetaan bagian yang menjadi prioritas penyelesaian.

"Pemerintah sudah berkolaborasi dan bekerjasama untuk menyediakan paket A,B,C gratis. Sehingga kita akan mengatur mengklarifikasi anak-anak yang putus sekolah karena apa. Setelah itu kami akan memetakan mana yang menjadi prioritas," lanjutnya.

Dari 5.655 anak putus sekolah, 1.875 di antaranya mengalami drop out (DO), 1.271 anak tidak lanjut sekolah, dan 2.509 anak belum pernah sekolah. Saat ini Pemkot Malang masih akan berfokus pada jenjang SD dan SMP, yang telah menjadi kewenangannya.

"Kalau kita fokuskan ke SD dan SMP karena kewenangan kita, jadi dituntaskan terlebih dahulu.Anak yang ingin sekolah tapi kurang biaya nanti kami akan berkolaborasi dengan lembaga gratis untuk paket A dan paket B," tambah Iwan.

Iwan telah meminta para Camat dan Lurah turut serta dalam memetakan mulai dari jumlah maupun faktor yang menjadi pengaruh anak-anak tidak sekolah. Untuk selanjutnya, dapat diketahui kecamatan mana yang membutuhkan perhatian lebih.

"Ada beberapa faktor yaitu dari segi biaya, anak yang tidak sekolah karena membantu orang tua untuk mencari nafkah, anak memang tidak menginginkan sekolah atau malas. Saya petakan dari kecamatan dan kita harus intervensi," tutupnya.(*)