Pemprov Jatim Klaim Siap Jadi Pelaksana Pertama Beras Fortifikasi untuk MBG, Asal Regulasi dari Pusat Jelas

9 Agustus 2025 20:19 9 Agt 2025 20:19

Thumbnail Pemprov Jatim Klaim Siap Jadi Pelaksana Pertama Beras Fortifikasi untuk MBG, Asal Regulasi dari Pusat Jelas
Gubernur Jatim, Khofifah saat menerima kunjungan World Food Programme (WFP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat 8 Agustus 2025, malam (Foto: Biro Adpim Pemprov Jatim)

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapannya menjadi daerah pertama yang mengimplementasikan beras fortifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, langkah ini hanya akan dilakukan jika pemerintah pusat telah menetapkan payung hukum dan regulasi resmi agar pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan komitmen tersebut saat menerima kunjungan jajaran tim World Food Programme (WFP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, 8 Agustus 2025 malam. WFP merupakan badan kemanusiaan terbesar di dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami siap menjadi pelaksana pertama jika pemerintah pusat merevisi aturan, regulasi, atau kebijakan terkait beras fortifikasi,” tegas Khofifah.

Ia menjelaskan, regulasi idealnya diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai otoritas resmi, sehingga kebijakan beras fortifikasi dapat menjadi bagian integral dari program MBG. Menurutnya, kejelasan payung hukum akan mencegah potensi persoalan hukum di masa mendatang.

“Pemprov Jatim sudah menyiapkan anggaran yang cukup untuk mendukung MBG. Namun, aturan yang digunakan harus selaras dengan ketetapan pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, Khofifah meminta WFP memaparkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, BGN, dan pemerintah pusat terkait kandungan gizi dalam beras fortifikasi, manfaatnya dalam menurunkan stunting, serta keberhasilan program serupa di berbagai negara, seperti India.

Sementara itu, Senior Advisor Analytics & Science for Food & Nutrition at the Nutrition and Food Quality Service United Nations WFP, Saskia de Pee, mengatakan kedatangannya bertujuan mendukung program pemerintah, khususnya MBG, melalui penerapan beras fortifikasi.

“Kami membahas kemungkinan memasukkan beras fortifikasi ke dalam MBG yang merupakan program pemerintah saat ini,” ungkapnya.

Menurut Saskia, penggunaan beras fortifikasi dapat meningkatkan asupan gizi anak-anak, mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk jangka panjang. Produksi masif melalui program ini juga diharapkan menekan harga agar lebih terjangkau.

“Ini adalah intervensi penting, bukan hanya untuk pendidikan, tetapi juga kesehatan dan gizi anak Indonesia ke depan,” tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Regional Project Coordinator for Large-scale Food Fortification Program WFP Asia Pacific Regional Office (APARO) Bangkok, Thailand, Sakshi Jain; Programme Policy Officer (Rice Fortification) WFP Indonesia Country Office (Jakarta), Hizkia Respatiadi; dan Programme Policy Officer (Nutrition Social Behavior Change and Communication/SBCC) WFP Indonesia Country Office (Jakarta), Agatha. (*)

Tombol Google News

Tags:

Gubernur Jawa Timur Khofifah Gedung Negara Grahadi World Food Programme (WFP)