KETIK, MALANG – Biaya operasional proyek Buy The Service (BTS) di Kota Malang diperkirakan memakan anggaran Rp 12 miliar per tahun. Proyek ini digadang mampu menjadi solusi persoalan transportasi publik jika berhasil direalisasikan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menjelaskan dibutuhkan minimal Rp 1 miliar setiap bulannya untuk operasional BTS. Anggaran tersebut untuk kebutuhan BBM, perawatan armada, serta gaji sopir yang direncanakan di atas UMK Kota Malang.
Anggaran tersebut telah melingkupi sekitar 25 armada yang diperkirakan beroperasi. Kendati demikian masih diperlukan kajian mendalam terkait jumlah armada pasti sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Sebelumnya dari Pemerintah Pusat telah mewacanaka untuk memberikan subsidi terhadap proyek BTS di Kota Malang. Subsidi tersebut hasil peralihan dari subsidi yang semula diberikan untuk Kota Solo dan Palembang.
"Kami juga belum mendapat informasi subsidi dari pusat berapa. Anggarannya tergantung subsidi dari pusat dan kekuatan APBD," ujar Widjaja, Sabtu (13/6/2024).
Widjaja meyakini hadirnya BTS di Kota Malang mampu menekan dampak negatif mulai dari kemacetan, polusi udara, dan meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi publik.
Para sopir juga akan dibekali dengan pelatihan selama satu sampai dua bulan. Sopir angkot yang telah lama beroperasi juga dan memenuhi standar juga akan diberdayakan dalam proyek ini.
"Sopir akan mendapat pelatihan karena ini cara kita meningkatkan pelayanan. Mereka memiliki SOP sendiri dan sopir angkot itu lah yang direkrut. Jadi bukan dari pihak lain," lanjutnya. (*)
Operasional BTS, Pemkot Malang Perlu Dana Rp 12 Miliar Per Tahun
13 Juli 2024 07:00 13 Jul 2024 07:00


Tags:
Sopir angkot Proyek BTS BTS Buy The Service Kota Malang transportasi publikBaca Juga:
Tiket Gratis Opening Porprov IX Jatim 2025 Ludes, Malam Penuh Kejutan Siap Guncang Stadion GajayanaBaca Juga:
Siap Dominasi! Atlet Wushu Kota Malang Berambisi Raih Emas di Porprov IX JatimBaca Juga:
Combine Harvester Bantuan Presiden Prabowo Mulai Digunakan di Kota Malang, Pemkot Pastikan Buruh Tani Tak TerdampakBaca Juga:
Basket Kota Malang Gagal Juara di Tangan Surabaya! Tim Putri Kalah Tipis, Putra Hancur LeburBaca Juga:
Porprov Jatim 2025 Diikuti 16.606 Atlet, Perputaran Uang di Malang Raya Diprediksi Rp10 Miliar LebihBerita Lainnya oleh Lutfia Indah

24 Juni 2025 19:00
Bakorwil Malang Berikan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Secara Gratis

24 Juni 2025 16:55
FK Unisma Bahas Penyelesaian Sengketa dalam Pelayanan Kesehatan, Tekankan Pentingnya Mediasi dan Bioetika

24 Juni 2025 16:30
FKIP Unisma Beri Pendampingan Pengembangan Modul Ajar dengan Alur Merdeka pada Guru Bahasa Inggris

24 Juni 2025 16:15
Sarjana Baru Fakultas Pertanian Unisma Dituntut Jadi Agen Ketahanan Pangan

24 Juni 2025 15:29
Tiket Gratis Opening Porprov IX Jatim 2025 Ludes, Malam Penuh Kejutan Siap Guncang Stadion Gajayana

24 Juni 2025 14:46
Siap Dominasi! Atlet Wushu Kota Malang Berambisi Raih Emas di Porprov IX Jatim
Klasemen Porprov IX 2025
Presented by: KONI JATIM

Trend Terkini

21 Jun 2025 10:55
Persaingan Ketat Porprov Jatim 2025, Surabaya Rebut Puncak Klasemen dari Kota Malang

19 Jun 2025 00:52
Sidak 87 Tempat Kos, Ploso Pacitan Tangkal Penyalahgunaan Fungsi Bangunan

21 Jun 2025 17:50
Kisruh Pengisian Perangkat Desa Pulorejo Jombang, Diduga Menyimpang dari Prosedur hingga Berkas Hilang

21 Jun 2025 19:50
Ini Jadwal Lengkap dan Venue Porprov IX Jatim 2025 di Malang Raya

23 Jun 2025 19:33
Polresta Sidoarjo Sita Rp 1 M Lebih dari OTT Jual-Beli Jabatan Perangkat Desa
Trend Terkini

21 Jun 2025 10:55
Persaingan Ketat Porprov Jatim 2025, Surabaya Rebut Puncak Klasemen dari Kota Malang

19 Jun 2025 00:52
Sidak 87 Tempat Kos, Ploso Pacitan Tangkal Penyalahgunaan Fungsi Bangunan

21 Jun 2025 17:50
Kisruh Pengisian Perangkat Desa Pulorejo Jombang, Diduga Menyimpang dari Prosedur hingga Berkas Hilang

21 Jun 2025 19:50
Ini Jadwal Lengkap dan Venue Porprov IX Jatim 2025 di Malang Raya

23 Jun 2025 19:33
Polresta Sidoarjo Sita Rp 1 M Lebih dari OTT Jual-Beli Jabatan Perangkat Desa
