KETIK, JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan 10 ruas jalan tol fungsional di Pulau Jawa untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Pengoperasian tol tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan di jalur utama.
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal, mengatakan beberapa ruas tol fungsional diproyeksikan menjadi alternatif jalur bagi pemudik yang melintasi wilayah dengan tingkat kemacetan tinggi.
Salah satu ruas yang dinilai sangat membantu adalah Tol Jawa Barat Selatan ruas Cipeuyeum–Cisokan yang telah siap beroperasi penuh. Tol ini diperkirakan dapat menampung arus kendaraan dari arah Bandung yang sebelumnya banyak memadati jalur Cikampek.
Selain itu, tol fungsional menuju Sukabumi juga akan difungsikan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Pasar Cibadak yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan saat musim mudik.
“Tol-tol fungsional ini akan sangat membantu mengalirkan kendaraan dan mengurangi beban di jalur utama,” kata Faizal dalam Forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.
Operasi Ketupat Dinilai Berhasil
Dalam kesempatan tersebut, Faizal juga menilai pelaksanaan Operasi Ketupat yang selama ini digelar Korlantas Polri menunjukkan hasil yang positif.
Menurutnya, sejumlah indikator keselamatan lalu lintas mengalami perbaikan selama masa mudik dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menyebutkan angka pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, hingga tindak kriminalitas selama periode mudik menunjukkan tren penurunan.
"Manajemen lalu lintas yang kami laksanakan memberikan dampak positif tersebut,” ujarnya.
Polri pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan mudik agar perjalanan masyarakat menuju kampung halaman dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.
Forum diskusi tersebut juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, serta Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. (*)
