KETIK, BANYUWANGI – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banyuwangi kembali menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah bersama Tiga Pilar, yang berlangsunh pada hari Selasa (23/9/2025), bertempat di Lapangan Tenis Indoor GOR Tawang Alun.
"Agenda ini mengusung tema “Peran Tiga Pilar dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga Kondusifitas Wilayah.”
Acara ini bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan bagian dari sejarah panjang perjalanan konsep Tiga Pilar Banyuwangi, yang pertama kali digagas oleh Kapolres Banyuwangi kala itu, AKBP Nanang Masbudi, pada 2012 silam," kata Hakim Said, Pempinan Redaksi Majalah Poldes.
Setahun kemudian, sambung Hakim Said, pada Februari 2013, program ini resmi dilaunching di Mapolres Banyuwangi dengan melantik Hakim Said, SH, sebagai Polisi Desa (Poldes) sekaligus Pemimpin Redaksi Tabloid/Majalah Poldes. Program tersebut bahkan menjadi pilot project Mabes Polri.
Lebih lanjut, Hakim Said mengatakan momentum itu sebagai tonggak penting lahirnya sinergitas Tiga Pilar di tingkat desa.
“Saat itu saya dipercaya dan dilantik sebagai Poldes, tugasnya mengawal dan memastikan sinergitas Tiga Pilar berjalan. Intinya sederhana: Njogo Deso Mbangun Deso. Kalau desa aman, pembangunan lancar, dan Banyuwangi bisa tumbuh pesat,” ujar Hakim Said, Kamis 25 September 2025.
Konsep Tiga Pilar, yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa tersebut, kata Hakim Said, dirancang untuk menekan angka permasalahan hukum sejak dini. Persoalan kecil tidak harus naik ke ranah hukum, melainkan cukup diselesaikan di tingkat desa dengan semangat gotong royong.
"Kala itu, Kapolres Banyuwangi, AKBP Nanang Masbudi, menegaskan bahwa tujuan utama Tiga Pilar adalah menciptakan stabilitas keamanan di desa sebagai fondasi pembangunan. Jika desa-desa terjaga keamanannya, investor tidak akan ragu masuk. Banyuwangi butuh kondusivitas, dan Tiga Pilar adalah deteksi dini yang paling efektif,” kata Hakim Said, menirukan ucapkan AKBP Nanang dalam sambutannya saat peluncuran pada 2013 lalu.
Seiring jalannya waktu, lanjut Hakim Said, konsep tersebut diadopsi penuh oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan leading sektor di Bakesbangpol. Program ini terbukti mampu menjaga stabilitas sosial dan keamanan, sehingga Banyuwangi menjadi daerah rujukan studi banding berbagai daerah dan kota di Indonesia.
"Jika tiga pilar ditingkat desa/kelurahan pimpinannya kades/lurah (Forkopimdes/Forkopimkel), di tingkat kecamatan otomatis camat sebagai pimpinannya (Forkopimcam) dan di tingkat kabupaten Bupati sebagai pimpinannya (Forkopimda)," tegas Hakim Said.
Kini, imbuh Hakim Said, setelah lebih dari satu dekade berjalan, jargon “Njogo Deso Mbangun Deso” masih relevan dan menjadi kunci Banyuwangi tetap kondusif. (*)
