KETIK, SURABAYA – Fraksi PKB DPRD Jatim yang awalnya terkesan enggan mendukung pembentukan Pansus BUMD Jatim, akhirnya turut juga menyetujui.
Pasalnya, pembentukan Pansus BUMD Jatim itu merupakan tindak lanjut dari rekomendasi laporan Banggar DPRD Jatim atas pembahasan Raperda APBD Jatim 2026 sehingga seluruh fraksi di DPRD Jatim sepakat mendukung.
Sebelumnya, paska disahkan di Rapat Paripurna, 24 anggota Pansus BUMD Jatim yang terdiri dari utusan F-PKB sebanyak 6 orang, F-PDI Perjuangan 4 orang, F-Partai Gerindra 4 orang, F-PG 3 orang, F-PD 2 orang, F-Partai NasDem 2, F-PAN 1 orang, F-PKS 1 orang dan F-PPP dan PSI 1 orang, sedianya mereka menggelar rapat untuk memilih atau menunjuk posisi ketua, sekretaris dan bendahara di Pansus BUMD Jatim.
"Sebagian besar anggota Pansus BUMD Jatim juga merangkap anggota Banggar DPRD Jatim yang ada kegiatan lain di luar kota, sehingga rapat pembentukan ketua Pansus BUMD Jatim terpaksa ditunda," ujar Dedi Irwansyah anggota Pansus BUMD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat.
Ketua Komisi A DPRD Jatim itu tidak menampik, sesuai dengan kultur yang selama ini berjalan di DPRD Jatim, maka uturan yang ditunjuk sebagai ketua Pansus kali ini adalah Fraksi Partai Demokrat. Namun karena DPRD Jatim ini lembaga politik, tentu semua kemungkinan bisa saja terjadi asal ada kesepakatan bersama.
"Anggota Pansus BUMD Jatim belum menggelar rapat, sehingga kami tidak mau mendahului bahwa yang akan ditunjuk sebagai ketua nantinya itu utusan dari Fraksi Partai Demokrat," dalih politikus asal Sidoarjo tersebut.
Senada, anggota Pansus BUMD Jatim lainnya, Pranaya Yudha Mahardika membenarkan bahwa tidak menutup kemungkinan ketua Pansus BUMD Jatim akan dipilih oleh seluruh anggota, sehingga tidak lagi mengacu pada kebiasaan dan urutan fraksi yang ada di DPRD Jatim.
"Bisa jadi ketua Pansus BUMD Jatim akan dipilih bukan ditunjuk kalau memang itu dikehendaki oleh seluruh anggota Pansus, sebab Pansus itu memiliki keterbatasan waktu," kata pria yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim.
Sumber internal DPRD Jatim menyatakan kurang setuju jika Fraksi Partai Demokrat yang akan memimpin Pansus BUMD Jatim. Alasannya, dua orang yang diusulkan masuk anggota Pansus BUMD Jatim itu bukan berasal dari Komisi C yang tugas dan fungsinya bermitra dengan BUMD Jatim, sehingga dalam pembahasan kinerja BUMD Jatim dikawatirkan akan tidak maksimal.
Komisi C yang menjadi mitra kerja BUMD Jatim juga memberikan masukan dan rekomendasi terkait adanya aturan baru dari OJK terkait Askrida yang diminta tidak menyetorkan deviden dulu jika rasio keuangannya sehat.
Sebelumnya, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak berharap pembentukan Pansus BUMD Jatim menjadi wadah untuk memperoleh masukan yang konstruktif dalam upaya peningkatan kinerja BUMD Jatim. Ia menegaskan, Pemprov Jatim siap bekerjasama dengan DPRD, untuk kemajuan BUMD. (*)
