KETIK, TRENGGALEK – Komisi I DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, yakni Disdukcapil dan Bagian Hukum di Sekretariat Daerah.
Dari hasil rapat tersebut, Komisi I menyebut masih ada beberapa kelemahan dalam merencanakan kegiatan, apalagi kondisi fiskal Trenggalek kian terbatas.
"Harusnya permasalahan yang ada bisa jadi perhitungan terkait permasalahan yang kemarin. Kalau dapat anggaran harus lebih jelas hasilnya termasuk asas manfaat," kata Husni Tahir, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Jumat 17 Oktober 2025.
Husni menjelaskan, untuk proyeksi anggaran itu dasarnya harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Pendeknya, anggaran yang didapat tersebut akan dipergunakan untuk apa. Karena kondisi fiskal kita yang terbatas.
Ia menyebut, salah satu capaian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) masih relatif biasa-biasa saja.
Misalnya, capaian tahun ini yang menyisakan persoalan tidak terencana di tahun depan untuk diselesaikan.
"Itu disimpan dan dianggap selesai 100 persen. Padahal harusnya jika yang tidak terselesaikan mencapai 1000 orang ya paling tidak ditambah 2 persen, "ungkapnya.
Sementara itu untuk Bagian Hukum, ia menganggap sudah ada ploting sendiri, sedangkan yang memploting itu tidak mengerti.
"Jadi intinya itu harus sinergi antara yang direncanakan dengan realita yang ada, "tandasnya.
Ia menambahkan, untuk perencanaan di tahun 2026 hanya berkutat pada kegiatan rutinitas saja. Terkesan tidak ada upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang Net Zero Carbon.
"Harus ada evaluasi terkait perencanaan anggaran. Tak terkecuali kekurangan Trenggalek itu di mana, "ungkap orang nomor satu Partai Hanura Trenggalek (*)
