Dari Balik Forum Publik Tandang Bareng, Ini Penjelasan Para Tokoh dan Elemen Masyarakat Banyuwangi

KETIK, BANYUWANGI – Diskusi Publik bertajuk “Tandang Bareng” dalam Evaluasi, Partisipasi, dan Penguatan Peran Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang digelar Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi, menjadi forum strategis konsolidasi lintas sektor dalam merumuskan arah penguatan program inovatif di Banyuwangi tersebut.

Forum ini dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, tokoh lintas agama, hingga komunitas masyarakat. Di antaranya Rektor UII Dr. Lukman Hakim, Rektor UBI Dr. Haya, Direktur Poliwangi, perwakilan Rektor Untag, serta tokoh agama lintas iman seperti KH. Achmad Wahyudi (Pengasuh Ponpes Adz Dzikra), perwakilan BAMAG, PHDI, WALUBI, Khonghucu, Katolik, dan Kristen.

Dari unsur pemerintah daerah hadir Asisten I Setda Banyuwangi MY. Bramudya, Asisten II Suratno, Kabag Hukum Aang Muslimin, Kadinsos Puguh, serta sejumlah OPD lainnya, termasuk Bakesbangpol, Dinas Kesehatan, Damkar, dan Camat Banyuwangi.

Sedangkan, dari unsur masyarakat tampak perwakilan BEM Poliwangi, Forum Mahasiswa Peduli Daerah Banyuwangi, aktivis, LSM, media, Ketua PGRI Banyuwangi, komunitas UMKM BCM CFD Taman Blambangan dan CFD A. Yani, Komunitas Peternak Lebah Madu Banyuwangi, Ketua Yayasan PKBM BINTANG, Tetua Adat Osing Kang Usik, budayawan Aekanu Hariyono, serta seniman Ki Pramoe Karno Sakti, bersama puluhan audiens lainnya.

Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi, Hakim Said menegaskan, pentingnya forum ini sebagai ruang merumuskan arah kebijakan berbasis partisipasi dan kearifan lokal. “Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 1 April 2026 yang berlangsung di Rumah Kebangsaan. Kami ingin memastikan bahwa Program Tandang Bareng tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi menjadi model pembangunan yang punya konsep, arah, dan dampak nyata,” ujar Hakim Said, Jumat 3 April 2026.

Lebih lanjut, Hakim Said mengatakan, Program “Tandang Bareng” yang diluncurkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada Peringatan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) tahun 2025 lalu, dinilai memiliki semangat kuat dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, dalam forum ini disoroti bahwa program tersebut masih membutuhkan penguatan konseptual dan regulasi.

Dilain pihak, Asisten I Setda Banyuwangi, MY. Bramudya, menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dalam penyempurnaan program ini.

“Pemda sangat terbuka terhadap masukan. Tandang Bareng akan lebih kuat jika dirumuskan bersama dan melibatkan seluruh elemen, termasuk masyarakat kultural,” kata Asisten I Setda Banyuwangi, MY. Bramudya.

Hal senada disampaikan, Asisten II Suratno. Dia menambahkan pentingnya sinergi lintas sektor agar implementasi program berjalan efektif dan terukur.

Dari perspektif akademik, Rektor UII Dr. Lukman Hakim menilai program ini berpotensi menjadi model nasional jika didukung kerangka yang jelas. “Tandang Bareng bisa menjadi best practice, tetapi harus memiliki desain kebijakan yang terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dilain pihak, Rektor UBI Dr. Haya juga menekankan pentingnya integrasi dalam dokumen perencanaan daerah. “Program ini harus masuk dalam RPJMD dan RKPD agar memiliki kepastian arah dan dukungan anggaran,” tegasnya.

Selanjutnya, dari perspektif kultural, KH. Achmad Wahyudi memberikan catatan kritis terhadap implementasi program tersebut. “Tandang Bareng jangan hanya berhenti pada aksi di lapangan, tetapi harus menyentuh substansi. Jangan sampai ramai di kegiatan, tapi minim dampak,” bebernya.

Sementara itu, dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi, Herman Syahthi turut menyoroti berbagai persoalan yang masih muncul di lapangan. “Masih ada persoalan mendasar di masyarakat yang belum tersentuh secara sistematis. Ini harus menjadi perhatian serius agar Tandang Bareng tidak sekadar respons sesaat,” ujarnya.

Disisi lain, Budayawan Aekanu Hariyono menambahkan pentingnya menjaga nilai lokal sebagai fondasi program. “Banyuwangi punya kekuatan budaya Osing. Ini harus menjadi ruh dalam pelaksanaan Tandang Bareng, bukan sekadar pelengkap,” katanya.

Diskusi dalam forum ini berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta, termasuk mahasiswa, komunitas, dan pelaku UMKM. Forum ini juga menegaskan pentingnya peran tokoh kultural sebagai jembatan sosial, penguat legitimasi, dan mediator dalam penyelesaian persoalan masyarakat berbasis kearifan lokal.

Hasil diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penyusunan draft konsep operasional, skema pelibatan masyarakat kultural, serta dorongan pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) atau integrasi dalam RPJMD dan RKPD. Selain itu, forum juga menyepakati penyusunan policy brief sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati Banyuwangi.

“Dengan posisi sebagai inisiator, Rumah Kebangsaan Banyuwangi didorong menjadi think tank lokal, forum kontrol sosial konstruktif, sekaligus mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pembangunan partisipatif berbasis kultural,” kata Hakim Said. (*)