Arif Fathoni Dorong Kepala OPD Hasil Lelang Jabatan Dievaluasi Setahun Sekali

KETIK, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengungkapkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah Kota Pahlawan yang akan terpilih berkomitmen untuk menjalankan program yang sudah dipresentasikan di depan Wali Kota Surabaya.

"Saya berharap inspektorat bersama asisten-asisten sekretariat daerah melakukan evaluasi setiap satu tahun kerja," terangnya saat ditemui di ruangannya pada Selasa, 11 Maret 2025.

Menurutnya, kepala OPD harus dilakukan evaluasi setiap satu tahun sekali, bagaimana program tersebut berdampak luas pada masyarakat.

"Tentu evaluasinya setiap satu tahun, karena evaluasi terhadap kinerja kepala OPD itu kan indikatornya Adpem (administrasi pemerintahan) itu kan sudah ada," ujar Ketua DPD Golkar Surabaya ini.

Fathoni juga menyoroti proses pemaparan visi misi untuk kepala OPD, Ia menyebut Pemkot Surabaya harus terbuka untuk keseluruhan proses seleksi calon kepala OPD ini.

"Maka proses hasil akhirnya ini harus akuntabel, jangan sampai proses awalnya ini terbuka, kemudian yang tidak mengikuti seleksi menduduki posisi tertentu, kalau sudah dimulai setransparan ini, tim seleksi nantinya juga harus menjelaskan gambaran si A sesuai kompetensinya," jelasnya.

"Jadi kepala OPD memiliki pandangan visi misi sendiri, tidak boleh. Jadi kepala OPD camat, lurah se Kota Surabaya itu hanya implementator dari RPJMD," imbuhnya.

Fathoni juga mendukung Wali Kota Surabaya bahwa Kepala OPD maksimal menduduki selama 3 tahun agar terus menciptakan inovasi terbaru.

"Maksimal 3 tahun, 3 tahun harus digeser agar tidak mati inovasinya, kita lihat apakah ada kepala OPD yang menduduki 3 tahun, ini harus dilakukan rotasi," ucapnya.

Tidak hanya pemaparan visi misi yang disiarkan secara langsung melalui media sosial Pemkot Surabaya, tetapi keseluruhan proses seleksi kepala OPD harus langsung dinilai oleh masyarakat.

Adanya komentar dari masyarakat di media sosial yang memberikan ulasan mengenai kinerja Kepala OPD juga seharusnya menjadi catatan khusus bagi Pemkot Surabaya.

"Termasuk pendapat rakyat itu dijadikan bahan masukan, bagaimanapun juga tingkat partisipasi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan itu cukup tinggi, salah satunya kolom komentar itu diprint out semua," ujar Fathoni.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemaparan visi-misi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), tim ahli dari perguruan tinggi, serta beberapa elemen masyarakat. Tujuannya, agar proses lelang jabatan yang dilakukan Pemkot Surabaya berjalan dengan tranparan. (*)