KETIK, SLEMAN – Kabupaten Sleman kini menghadapi pilihan yang tidak mudah. Laju alih fungsi lahan terus berbenturan langsung dengan ruang hidup warga. Ketersediaan tanah semakin hari semakin menyempit. Di saat yang sama, pertumbuhan penduduk berjalan cepat.
Ekspansi kawasan komersial juga merangsek hingga ke berbagai sudut wilayah Sleman.
Tanpa panduan tata ruang yang disiplin, gesekan antara kepentingan investasi dan daya dukung alam di lereng Merapi berisiko memicu krisis ekologis.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, menegaskan pentingnya pemetaan wilayah yang konsisten.
Penataan ruang bukan sekadar urusan membagi dokumen peta menjadi petak-petak zonasi. Langkah ini merupakan strategi utama untuk menjaga keselamatan serta kelangsungan hidup masyarakat Sleman.
"Ruang di muka bumi terbatas, sementara populasi dan aktivitas manusia terus meningkat. Penataan ruang menjadi kunci menjaga keharmonisan pemanfaatan ruang, termasuk agar investasi dapat dikembangkan secara aman dan berkelanjutan," kata Dona Saputra Ginting, Rabu 11 November 2026.
Dona menjelaskan, penataan ruang di Sleman bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, menjaga keseimbangan harmonis antara ruang alam dan kawasan buatan. Kedua, memadukan keterbatasan sumber daya alam dengan kemampuan masyarakat. Ketiga, memperketat perlindungan fungsi ruang demi menekan risiko kerusakan lingkungan secara sistematis.
Kerangka ini disiapkan agar deru pembangunan fisik tidak menggerus daya dukung lingkungan yang tersisa.
Tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah berdiri tegak di antara dua kepentingan besar. Kepentingan tersebut adalah arus masuk modal dan kewajiban melindungi kawasan pangan.
Sektor investasi membutuhkan ruang yang lapang. Ruang itu diperlukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini juga berfungsi membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda industrialisasi. Namun di sisi lain, hamparan sawah produktif dan kawasan resapan air di wilayah utara tidak boleh dikorbankan.
Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan fasilitas investasi yang masuk tidak boleh menabrak batasan ekologis. Pemanfaatan lahan wajib tunduk mutlak pada daya dukung lingkungan. Pengembang juga harus memperhitungkan aspek mitigasi bencana alam yang mengintai wilayah ini.
Integrasi Digital dan Ketegasan Izin Lahan
Untuk memastikan perizinan berjalan tertib dan transparan, penataan ruang di Sleman dihubungkan langsung dengan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik. Sistem ini dikenal dengan nama Online Single Submission (OSS).
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kapanewon menjadi acuan tunggal bagi investor. Acuan tersebut digunakan untuk menentukan titik lokasi, jenis kegiatan usaha, hingga batas maksimal intensitas bangunan.
Melalui integrasi sistem tersebut, penerbitan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diproses jauh lebih cepat. Sistem digital ini berfungsi menutup celah praktik spekulasi tanah yang kerap memicu sengketa lahan.
Dona memberikan peringatan keras kepada para calon investor maupun pemilik modal. Kepemilikan sah atas sebidang sertifikat tanah tidak otomatis memberikan kebebasan bagi pemiliknya. Pemilik tanah tidak bisa mendirikan bangunan atau membuka usaha tanpa batas aturan yang berlaku.
Setiap pelaku usaha diwajibkan mengantongi dokumen KKPR yang sah terlebih dahulu. Dokumen ini harus dimiliki sebelum mereka mengayunkan cangkul pertama atau memulai kegiatan operasional di lapangan.
Pengawasan ketat terus digencarkan. Langkah ini diambil untuk mengamankan kawasan lindung, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), jalur resapan air, serta zona rawan bencana dari ancaman alih fungsi ilegal.
Lewat disiplin perencanaan ruang yang matang, integrasi perizinan digital, dan pengawasan tanpa kompromi, Sleman berupaya menjaga iklim investasi tetap bergairah tanpa menggadaikan keselamatan ekologi warganya. (*)
