KETIK, MALANG – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia melalui surat pengunduran diri yang ia kirim kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdana Kusuma tepat pada Rabu, 11 November 2026.
Dengan mundurnya Gibran, kursi Wakil Presiden RI saat ini berada pada kekosongan. Persoalan ini menjadi sorotan akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Brawijaya (UB), Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.
Ia menyampaikan bahwa proses mundurnya wakil presiden bisa melalui pernyataan Presiden atau Wakil Presiden menyatakan langsung dengan lisan atau tertulis.
Meski berawal sebagai pasangan dari pemilu hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pengunduran diri dari salah satu pasangan tersebut merupakan hak masing-masing. Sehingga, ketika Wakil Presiden menyatakan mundur, Presiden tidak harus ikut untuk mundur.
"Dalam hal ini, wakil presiden yang mengundurkan diri, sehingga nanti akan terjadi kekosongan posisi wakil presiden," ujar Prof. Aan.
Menurutnya, pengunduran diri Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan dari berbagai pihak. Presiden juga tidak memiliki kapasitas untuk menentukan setuju atau tidak setuju, begitu pun MPR.
Prof. Aan menegaskan bahwa satu pasang Prabowo Gibran adalah satu paket ketika pemilu (pasangan calon). Ketika pemilu telah selesai dan dilantik sebagai Presiden serta Wakil Presiden, mereka bukan lagi satu paket lagi, di mana kinerja dilihat dari individu.
Ia juga menjelaskan, jika setelah dilantik masih disebut pasangan, seharusnya pemeriksaan ijazah bukan dilakukan kepada Gibran tetapi juga Prabowo. Saat ini permasalahan ijazah hanya terjadi pada Gibran. Oleh karena itu, ini menjadi masalah individu.
"Ketika sudah dipilih dan sudah dilantik jadi presiden-wakil presiden, bukan pasangan calon lagi, tapi pasangan presiden itu presiden dan wakil presiden, bukan calon lagi," jelas Prof. Aan.
Dalam masa kekosongan kursi Wapres, nantinya Presiden akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah itu MPR yang akan memilih dari kedua kandidat Wakil Presiden. Prof. Aan menyampaikan bahwa peraturan ini telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar.
Sebelum MPR memilih kandidat, mereka harus membuat tim verifikasi untuk memeriksa pemenuhan persyaratan seorang calon Wakil Presiden.
Prof. Aan menegaskan agar kesalahan dalam menverifikasi ijazah tidak terulang kembali. Persyaratan menjadi calon Wakil Rektor telah diatur dalam undang-undang pemilu. Setelah proses verifikasi berkas persyaratan, MPR akan memilih kandidat Wakil Presiden.
"Suara terbanyak itulah yang akan menjadi wakil presiden. Kalau sama suaranya, dia memperoleh suara yang sama, maka akan dipilih untuk yang kedua kali atau pilihan ulang. Kalau pilihan ulang masih tetap sama, maka akan diserahkan kepada presiden untuk memilih salah satu," tutur Prof. Aan.
Batas waktu kekosongan kursi Wakil Presiden telah diatur dalam peraturan tatib MPR nomor 1 tahun 2024 dengan maksimal 60 hari.
Selama kekosongan Wakil Presiden, Prof. Aan menyampaikan bahwa tidak akan mempengaruhi kinerja presiden karena masih ada para menteri yang membantunya.
Prof. Aan mengungkapkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden lebih pada paling moderat karena posisinya akan dimakzulkan dan akan ada posisi diametral antara setuju dan tidak setuju.
Namun, ketika kubu Gibran sudah memutuskan untuk mundur, tidak ada alasan lagi untuk tidak setuju pada pergantian posisi wakil presiden.
Menurutnya, proses pemakzulan tidak perlu dilakukan karena posisi telah kosong dan mengundurkan diri. Pemakzulan sendiri merupakan proses atau tindakan pemberhentian seorang pejabat publik atau pemimpin negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
"Dilakukan proses pemakzulan, ya berguna saja kan karena posisinya sudah, jadi ini kan lagi mengundurkan diri ya, kalau sudah mundur apa lagi mau diberhentikan," ungkap Prof. Aan.
Menurutnya, perkara pertanggungjawaban kepada Gibran bisa menggunakan mekanisme hukum yang lain bukan hukum tata negara.(*)
