KETIK, YOGYAKARTA – Unjuk rasa yang digelar oleh berbagai elemen mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa siang-petang, 10 November 2026, berjalan lancar tanpa gangguan keamanan.
Massa aksi membagi konsentrasi mereka di tiga lokasi utama. Lokasi tersebut meliputi area depan Gedung DPRD DIY, kompleks Kantor Gubernur DIY, serta kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Sejak awal kegiatan dimulai hingga rombongan membubarkan diri, proses penyampaian aspirasi berlangsung dengan tertib. Para peserta menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka di ruang publik. Mereka tetap menjaga ketertiban serta memperhatikan kenyamanan masyarakat umum yang melintas di sekitar kawasan tersebut.
Polda DIY menyampaikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang terlibat dalam aksi tersebut. Kepolisian menilai para peserta unjuk rasa telah menunjukkan sikap yang matang selama berada di jalanan.
Plt Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari SH SIK MH, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjuk rasa. Ia menilai massa aksi berhasil menjaga suasana di lapangan tetap tenang dan terkendali dari awal hingga akhir.
Massa dari berbagai elemen mahasiswa memadati jalanan dan menggelar sejumlah spanduk tuntutan dalam aksi penyampaian pendapat secara tertib di titik 0 Yogyakarta. (Foto: Tangkapan Layar)
"Langkah bijak para demonstran dalam merawat kondusivitas wilayah serta mengutamakan ruang tutur yang santun patut dipuji," kata AKBP Novita, Senin malam 10 November 2026.
Selain kepada peserta aksi, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada warga Yogyakarta. Masyarakat dinilai ikut berperan aktif dalam menjaga ketenteraman di sekitar lokasi unjuk rasa.
AKBP Novita menjelaskan bahwa jajaran kepolisian hadir di lapangan untuk memberikan pengawalan. Petugas memastikan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat berjalan dengan aman. Di saat yang sama, kepolisian juga menjaga agar kegiatan masyarakat lainnya tidak terganggu.
"Mengutarakan kehendak merupakan hak konstitusi, namun merawat ketenteraman adalah beban moral setiap anak bangsa," ujar AKBP Novita.
Ia berharap kebiasaan saling menghormati di Yogyakarta dapat terus dipertahankan oleh semua pihak. Dengan demikian, perbedaan pandangan atau sikap politik tidak sampai merusak keharmonisan hubungan antarsegara di Kota Pelajar ini.
"Keistimewaan Jogja tercermin dari kelihaian kita mengikat ikatan persaudaraan di atas keanekaragaman pemikiran," ucapnya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berbicara menggunakan pengeras suara saat menemui massa aksi di depan Pintu Gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa 10 November 2026. (Foto: Tangkapan Layar)
Sri Sultan BH X Temui Demonstran
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin sore menemui langsung massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil di Halaman Pintu Gerbang Kompleks Kepatihan.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Sri Sultan HB X duduk lesehan berhadapan dengan pengunjuk rasa. Dalam kesempatan tersebut, Raja Yogyakarta itu didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga.
Massa menyuarakan berbagai isu, mulai dari pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil, pencabutan aturan Jaga Warga, pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, kelanjutan Stadion Mandala Krida, hingga kenaikan upah buruh.
Menanggapi tuntutan perihal Jaga Warga, Sultan menegaskan fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengevaluasi regulasi tersebut.
"Peraturan ini sejatinya diproyeksikan demi membentengi ketertiban lingkungan tempat tinggal warga," tutur Sri Sultan.
Namun, Sri Sultan memberikan ruang jika aturan tersebut dirasa menghambat iklim keterbukaan di masyarakat.
"Bila dalam perjalanannya kebijakan ini membelenggu kebebasan berdemokrasi, kami tidak ragu merombaknya," kata Raja Yogyakarta tersebut.
Mengenai renovasi Stadion Mandala Krida yang sempat tertahan masalah hukum, Sultan menjelaskan kelanjutan proyek setelah adanya penetapan status hukum dari KPK pada awal September 2026. Hasil pemeriksaan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan tribun timur harus dibangun ulang sesuai tolok ukur teknis yang berlaku.
"Pengerjaan fisik Mandala Krida agar selaras dengan kualifikasi standar FIFA baru dapat direalisasikan pada 2028 mendatang," papar Sri Sultan HB X.
Sembari menunggu pembangunan penuh, stadion tetap bisa difungsikan terbatas pada siang hari tanpa penggunaan tribun timur serta tanpa penerangan malam.
Sementara itu terkait pengupahan, Sri Sultan HB X menjelaskan kalkulasi penetapan upah minimum yang melibatkan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel alfa.
Ia menyinggung pengalaman intervensi pemerintah daerah dalam mendongkrak angka kompromi dengan kalangan pengusaha.
"Pada periode lalu, patokan alfa yang awalnya berada di angka 0,4 berhasil kita dorong hingga mencapai 0,8 setelah menempuh kompromi dengan para pelaku usaha," ungkapnya.
Di pihak massa aksi, perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Dion, mendesak ketegasan aparat dalam mengusut kasus intimidasi dan dugaan aksi premanisme di ruang publik, termasuk insiden senjata tajam di Malioboro pada akhir Oktober lalu.
Aliansi juga mendesak penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp4,6 juta agar sepadan dengan penghitungan kebutuhan hidup layak warga Yogyakarta yang kini menyentuh kisaran Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan.(*)
