KETIK, PROBOLINGGO – Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan skema insentif fasilitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp6 juta per hari.
Namun di sejumlah daerah, pengelola dapur mengaku tidak mengetahui.
BGN menyatakan insentif tersebut bukan merupakan biaya sewa dapur maupun peralatan, melainkan kompensasi operasional bagi mitra penyedia fasilitas yang memenuhi standar.
Dibayarkannya, per hari operasional dan tidak bergantung pada jumlah porsi makanan yang diproduksi.
Baca Juga:
SPPG Gaprang Blitar Mulai Beroperasi, Sasar 1.325 Anak dalam Program Makan Bergizi GratisDiberitakan Ketik.com waktu lalu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemberian insentif berbasis standar ini merupakan bagian dari pengawasan kualitas dapur MBG.
“Itu insentif fasilitas, diberikan kepada SPPG yang memenuhi standar operasional dan higienitas,” kata Dadan, dikutip Selasa, 13 Januari 2026.
Jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian standar, BGN berhak memangkas bahkan menghentikan insentif tersebut.
“Kalau tidak sesuai standar, tentu insentifnya bisa dipotong. Ini bagian dari mekanisme pengawasan,” tegasnya.
Baca Juga:
BGN Jadikan Menu SPPG Kedungwaru Sebagai Model Selama Dua HariMeski telah disampaikan secara gamblang oleh BGN, informasi tersebut ternyata tak sepenuhnya tersampaikan hingga tingkat pelaksana teknis.
Salah satu Pengurus Yayasan Pengelola MBG di Kota Probolinggo, Mohammad Faqih, mengaku hanya mengetahui adanya dana operasional berbasis porsi sebesar Rp15 ribu per ompreng per hari, tanpa mengetahui adanya insentif fasilitas terpisah.
“Yang kami tahu hanya dana Rp15 ribu per porsi. Untuk bahan baku, operasional dapur, dan operator. Soal insentif fasilitas Rp6 juta per hari, tidak semua pengurus yayasan mengetahui,” ujarnya.
Faqih menyebut, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara mitra penyedia fasilitas dengan pengurus yayasan maupun relawan dapur.
Pasalnya, mereka terlibat langsung dalam operasional harian, mulai dari belanja bahan, memasak, hingga distribusi makanan.
Ketidakterbukaan informasi ini dinilai berisiko memicu kesalahpahaman internal pengelola MBG di daerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran Rp15 ribu per porsi dirinci sebagai berikut:
- Rp10 ribu dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan.
- Rp3 ribu digunakan untuk biaya operasional dapur, meliputi tenaga kerja, listrik, air, serta perlengkapan.
- Rp2 ribu diperuntukkan sebagai insentif operator SPPG per porsi per hari.(*)
