I. Latar Belakang dan Isu Strategis
Transformasi logistik hijau (green logistics) merupakan kebutuhan strategis Indonesia untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, keselamatan transportasi, ketahanan energi, dan daya saing nasional, sekaligus mendukung pencapaian target dekarbonisasi.
Kajian mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural, yaitu:
- Biaya logistik masih tinggi, sekitar 14,29% PDB, dibandingkan target 12% pada 2029 dan 9% pada 2045.
- Ketergantungan pada angkutan jalan raya melebihi 90% pergerakan barang domestik, sementara pemanfaatan kereta api dan transportasi laut belum optimal.
- Rendahnya efisiensi distribusi, ditandai perjalanan truk tanpa muatan balik sebesar 30–52%.
- Tingginya emisi transportasi, mencapai 187,77 juta ton CO₂ berdasarkan baseline 2024, dengan kontribusi moda darat sebesar 89% dan kendaraan barang sekitar 47,42 juta ton CO₂.
- Masih tingginya pelanggaran ODOL, yang berdampak pada keselamatan, kerusakan jalan, dan pemborosan anggaran pemeliharaan infrastruktur.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan logistik Indonesia bukan semata keterbatasan infrastruktur, melainkan juga rendahnya produktivitas, ketimpangan penggunaan moda, dan lemahnya integrasi tata kelola.
II. Hasil Analisis dan Temuan Utama
Kajian menegaskan bahwa keberhasilan logistik hijau tidak cukup dicapai melalui elektrifikasi kendaraan atau penegakan Zero ODOL secara parsial, tetapi membutuhkan tiga pilar transformasi yang terintegrasi.
1. Transformasi Sarana Pengangkutan
Modernisasi armada perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi energi, peremajaan kendaraan, penggunaan bahan bakar rendah emisi, dan elektrifikasi secara selektif berdasarkan kelayakan ekonomi (Total Cost of Ownership).
2. Transformasi Proses Distribusi
Optimalisasi muatan, pengurangan perjalanan kosong, integrasi angkutan jalan–rel–laut, serta digitalisasi melalui National Logistics Ecosystem (NLE) menjadi instrumen utama untuk menurunkan biaya distribusi dan emisi secara bersamaan.
3. Reformasi Tata Kelola Logistik
Implementasi Zero ODOL 2027 memerlukan penegakan hukum berbasis teknologi, penguatan tanggung jawab pemilik barang dan operator, harmonisasi regulasi, serta pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan emisi yang transparan.
Pengalaman Uni Eropa, Jepang, dan Singapura memperlihatkan bahwa transformasi logistik hijau membutuhkan kombinasi regulasi yang konsisten, insentif ekonomi, inovasi teknologi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
III. Tantangan Implementasi
Tantangan utama meliputi keterbatasan investasi modernisasi armada, kesiapan infrastruktur energi, rendahnya konektivitas multimoda, fragmentasi data logistik, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor.
Selain itu, implementasi Zero ODOL dan transisi energi perlu memperhatikan kemampuan adaptasi industri agar tidak menimbulkan kenaikan biaya distribusi yang berlebihan.
Oleh karena itu, kebijakan harus dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ekonomi, keselamatan, serta keberlanjutan lingkungan.
IV. Rekomendasi Kebijakan Strategis
Pertama, memperkuat implementasi Zero ODOL 2027 melalui pengawasan digital, tanggung jawab bersama pemilik barang dan operator, pembenahan tarif angkutan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Kedua, mempercepat modernisasi armada melalui peremajaan kendaraan, peningkatan efisiensi energi, dan elektrifikasi secara selektif dengan dukungan insentif serta pembiayaan inovatif.
Ketiga, mengoptimalkan sistem distribusi multimoda melalui penguatan konektivitas rel–pelabuhan–kawasan industri, pengembangan pelayaran pesisir, peningkatan muatan balik, dan perluasan fungsi NLE.
Keempat, membangun sistem pengukuran emisi logistik nasional berbasis Measurement, Reporting, and Verification (MRV) untuk mendukung evaluasi dekarbonisasi dan daya saing perdagangan internasional.
Kelima, memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan peta jalan logistik hijau nasional dengan target, indikator kinerja, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
V. Kesimpulan Strategis
Transformasi logistik hijau Indonesia merupakan agenda reformasi struktural yang tidak hanya bertujuan mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan produktivitas, efisiensi distribusi, keselamatan, dan daya saing ekonomi nasional.
Keberhasilannya sangat ditentukan oleh integrasi modernisasi sarana pengangkutan, optimalisasi distribusi multimoda, dan reformasi tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan.
Zero ODOL 2027 perlu ditempatkan sebagai momentum reformasi logistik nasional, sedangkan dekarbonisasi harus menjadi penggerak efisiensi dan produktivitas, bukan tambahan beban ekonomi bagi pelaku usaha.
Dengan demikian, arah kebijakan perlu bergeser dari pendekatan green transport yang berorientasi pada teknologi kendaraan menuju green logistics ecosystem yang menekankan efisiensi sistem, integrasi rantai pasok, dan tata kelola berkelanjutan.
Pesan Utama:
“Logistik hijau bukan sekadar menghadirkan kendaraan yang lebih bersih, tetapi membangun sistem distribusi yang lebih efisien, aman, rendah emisi, dan berdaya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.”
*) Robby Kurniawan merupakan Stafsus Menteri Perhubungan
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat pada redaksi
