KETIK, SITUBONDO – Merasa resah dengan persoalan pengimbalan bahan bakar minyak (BBM), Aliansi Pengimbal BBM Kecamatan Kapongan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Situbondo untuk menyampaikan aspirasi melalui audiensi bersama Komisi II DPRD Situbondo.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Aliansi Pengimbal BBM menyampaikan sejumlah keresahan dan persoalan yang dihadapi di lapangan. Mereka berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat memberikan perhatian serius serta menghadirkan solusi atas persoalan yang terjadi.
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para pengimbal BBM untuk menyampaikan secara langsung berbagai keluhan sekaligus meminta kejelasan terkait kebijakan dan mekanisme distribusi BBM bagi para pengimbal BBM.
Zulfikar Purnama Rahman, Anggota Komisi II DPRD Situbondo, menyambut baik kedatangan aliansi tersebut. Aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait.
"Melalui audiensi ini, Aliansi Pengimbal BBM Kapongan berharap ada langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait agar persoalan yang selama ini menimbulkan keresahan dapat segera menemukan titik terang," kata Oki, panggilan akrabnya, Senin, 16 November 2026.
Audiensi tersebut, kata Oki, diharapkan menjadi awal terciptanya komunikasi dan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Audiensi dan pembahasan mengenai kebijakan distribusi atau pengimbalan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pengamanan bagi pengimbal BBM, khususnya di daerah Kecamatan Kapongan," jelas Oki.
"Aliansi pengecer BBM menyampaikan beberapa poin utama, yaitu meminta kebijakan terkait distribusi/pengimbalan BBM di Kabupaten Situbondo agar saat menngimbal dari SPBU ke tempat pengeceran tidak di tangkap polisi," ujarnya.
Menanggapi adanya rekomendasi dari Diskoperindag Situbondo pada tahun 2014, kata Oki, pihak Komisi II bersama mitra kerja (termasuk Diskoperindag) akan mengkaji, mempelajari, dan merapatkan kembali hal tersebut guna memastikan kebenaran rekomendasi yang dimaksud.
"Kita akan membawa aspirasi ini, ke tahap selanjut kepada pimpinan dan akan mencarikan solusinya. Para pengimbal BBM mengakui atas perbuatannya yang melanggar hukum, tapi mereka minta kebijakan pemerintah agar mereka bisa mengimbal BMM tidak resah," pungkas Oki.
Sementara itu, H. Muhammad Sodik, Kordinator atau Pendamping Aliansi Pengimbal BBM Kecamatan Kapongan mengatakan bahwa pengimbal BBM sudah melanggar hukum, tapi pihaknya meminta kejekebijakan kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya.
"Kedatangan kami bertujuan agar pihak legislatif dapat menjembatani dan memberikan solusi terbaik bersama pemerintah. Sebab, mereka mengaku merasa ketakutan dan khawatir jika tidak ada kebijjakan dari pihak pihak terkait, termasuk pemerintah," kata Sodik di hadapan anggota Komisi II DPRD Situbondo.
Lebih lanjut, Sodik mengatakan, kedatangannya ke Komisi II DPRD Situbondo murni membawa aspirasi para pengimbal BBM.
"Kami murni datang ke sini membawa apa yang diharapkan oleh para pengimbal BBM ini. Mereka berharap keberadaan DPRD dapat menjadi wadah penyambung lidah rakyat dan bisa memperjuangkan nasib mereka agar tidak ada
pihak yang dirugikan secara sepihak," kata Sodik.
Karena itu, pihaknya minta kepada Komisi II DPRD bisa mencarikan solusi terkait persoalan yang dihadapi para pengimbal BBM ini menjadi pembahasan.
"Kalau memang ini mau diterbitkan, monggo diterbitkan semuanya, atau kalau memang ada kebijakan, tolong segera disegerakan untuk diberikan kebijakannya," tegas Sodik. (*)
