KETIK, SORONG – Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat–Papua Barat Daya menerima pengaduan masyarakat Perumnas KM 10, khususnya warga yang bermukim di Gang Baronang 2 dan Gang Baronang 4, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya, terkait persoalan layanan air bersih yang hingga kini belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Pengaduan tersebut disampaikan melalui konsultasi Ombudsman oleh salah seorang perwakilan warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Warga mempertanyakan proyek pembangunan jaringan air bersih yang telah dilengkapi pemasangan meteran di rumah-rumah penduduk. Namun, hingga saat ini air belum juga mengalir.
Selain persoalan jaringan baru, warga juga mengeluhkan layanan air Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Remu atau PAM yang disebut sudah lebih dari dua tahun tidak mengalir.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan tanggung jawab penyedia layanan, terlebih jika warga masih dibebani tagihan maupun denda pembayaran ketika air tidak dapat dinikmati.
Menanggapi pengaduan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat–Papua Barat Daya, Amos Atkana, menegaskan bahwa persoalan air bersih harus mendapat perhatian serius karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
"Air bersih merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer masyarakat. Karena itu, persoalan ini harus segera direspons oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik PT Tirta Remu maupun Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong, khususnya bidang pengairan," tegas Amos. Minggu, 15 November 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah dan penyelenggara layanan publik tidak boleh mengabaikan keluhan masyarakat yang sudah bertahun-tahun menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih.
Ia juga menyoroti layanan PAM yang dilaporkan warga tidak mengalir selama lebih dari dua tahun. Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap kebijakan penagihan, termasuk kemungkinan pengenaan denda kepada pelanggan.
"Jangan sampai air tidak mengalir selama bertahun-tahun, tetapi masyarakat justru masih dibebani denda pembayaran. Warga tentu mempertanyakan, kalau air tidak mereka nikmati, mengapa masih harus dikenakan denda?" ujarnya.
Amos turut meminta Wali Kota Sorong dan DPRD Kota Sorong memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Jangan biarkan masyarakat terus-menerus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya justru harus dikeluarkan untuk membeli air. Pemerintah dan penyelenggara layanan harus memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih melalui layanan PAM," pungkasnya.
Ombudsman berharap PT Tirta Remu dan Dinas PU Kota Sorong segera menindaklanjuti keluhan warga, melakukan pemeriksaan terhadap jaringan yang telah dibangun dan dipasangi meteran, serta memastikan penyebab air belum mengalir.
Persoalan ini dinilai membutuhkan penyelesaian konkret agar masyarakat Perumnas, khususnya warga Gang Baronang 2 dan 4, tidak terus dirugikan akibat buruknya pelayanan kebutuhan dasar tersebut. (*)
