KETIK, JAKARTA – Transparansi riwayat pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi sorotan. Sebuah petisi daring mendesak seluruh anggota DPR membuka dokumen ijazah dan menjalani pemeriksaan keabsahan pendidikan tanpa terkecuali.
Petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” tersebut diinisiasi Farida Octavia melalui platform Change.org pada 12 November 2026.
Farida berpendapat, keterbukaan dokumen pendidikan merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat. Menurutnya, para wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan informasi mengenai latar belakang pendidikan mereka dapat dipertanggungjawabkan.
“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” demikian tertulis dalam petisi tersebut, saat dilihat Ketik.com pada Sabtu, 14 November 2026.
Melalui petisi itu, Farida meminta pimpinan DPR RI mewajibkan seluruh anggota dewan mengungkapkan riwayat pendidikan beserta dokumen ijazahnya. Keterbukaan tersebut mencakup jenjang pendidikan mulai sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Tidak hanya meminta keterbukaan dokumen, petisi tersebut juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif.
Farida menginginkan proses pemeriksaan berlangsung secara transparan dan independen. Ia juga meminta hasil verifikasi diumumkan agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui hasil pemeriksaan tersebut.
Ketua TKN Tantang DPR Buka Ijazah 580 Anggota
Desakan pemeriksaan ijazah secara menyeluruh juga datang dari Ketua Umum DPP Tapal Kuda Nusantara (TKN), Prasetyo Eko Karso. Ia meminta pemeriksaan dokumen pendidikan pejabat publik dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak hanya menyasar individu tertentu.
“Kalau Gibran diperiksa ijazahnya, maka semua anggota DPR RI yang bicara pemakzulan juga harus diperiksa ijazahnya,” tegas Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.
Prasetyo secara khusus menantang DPR RI untuk membuka dokumen pendidikan dan memverifikasi keabsahan ijazah seluruh 580 anggota DPR periode 2024–2029.
Menurutnya, pemeriksaan ijazah pejabat negara harus berlaku sama bagi semua pihak. Ia mengingatkan agar persoalan keabsahan dokumen pendidikan tidak dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan politik untuk menjatuhkan pihak tertentu.
Munculnya petisi dan desakan tersebut turut menambah perdebatan mengenai transparansi latar belakang pendidikan pejabat publik. Isu ini mengemuka di tengah perhatian nasional terhadap polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan pantauan pada Sabtu, 14 November 2026, petisi yang digagas Farida Octavia telah memperoleh ribuan dukungan melalui Change.org.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari DPR RI maupun partai-partai pemilik kursi di parlemen mengenai usulan pemeriksaan ulang ijazah seluruh anggota DPR RI. (*)
