KETIK, MALANG – Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB), Verdy Firmantoro menanggapi klarifikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri. Respons cepat terhadap kritik Sang Kepala Negara tersebut tidak langsung menjamin transparansi.
Menurutnya, klarifikasi Seskab Teddy bukan sekadar jawaban atas kritik yang muncul, namun juga upaya mengelola narasi publik di tengah interpretasi masyarakat yang beragam di media sosial. Terlebih pemerintah telah dihadapkan dengan pertempuran persepsi publik.
Tindakan Seskab Teddy tersebut dapat disebut sebagai cara mengontrol narasi yang beredar terhadap presiden. Dalam komunikasi kepresidenan modern, terdapat upaya agar makna kebijakan tidak berkembang liar.
"Namun dilihat secara komunikasi publik, respons yang cepat tidak otomatis identik dengan transparansi yang kuat. Publik hari ini tidak hanya menilai apa yang dikatakan pemerintah, tetapi juga apa yang tidak dijelaskan. Klarifikasi yang bersifat defensif berisiko dipersepsikan sebagai strategic justification, bukan public explanation," ujarnya, Sabtu 6 Juni 2026.
Respons cepat tidak selalu menunjukkan komunikasi yang sehat. Diperlukan pembuktikan agar klarifikasi tersebut mampu dipahami masyarakat, bukan hanya meredakan isu sesaat.
Permasalahan yang dihadapi pemerintah bukan sekadar minimnya klarifikasi, namun cara memproduksi makna di ruang publik. Selama ini komunikasi yang dibangun pemerintah cenderung reaktif, bergerak cepat ketika kritik disasar kepada pimpinan negara, namun lambat merespons kritik atas kebijakan publik.
"Selama ini komunikasi cenderung reaktif, ada kritik diklarifikasi. Padahal komunikasi kepresidenan seharusnya dibangun sebagai continuity narrative (cerita berkelanjutan). Jadi lawatan luar negeri, misalnya, tidak dijelaskan saat dikritik saja, tetapi sejak awal sudah ada kerangka ekspektasi hasil yang diumumkan," lanjutnya.
Masyarakat tidak dapat dimanipulasi dengan narasi panjang. Setiap klaim yang disampaikan pemerintah harus dapat ditelusuri mulai dari indikator, data, maupun output yang konkret.
Pemerintah tidak lagi hanya memahami kritik yang datang dari pakar maupun masyarakat luas sebagai gangguan narasi. Jika pemerintah tidak memiliki strategi komunikasi yang rapi, jawaban atas kritik hanya terdengar sebagai pembelaan. Akibatnya, masyarakat dapat menilai buruk sikap pemerintah tanpa peduli pada isi penjelasan.
"Karena itu, kritik seharusnya dijawab dengan pendekatan yang lebih wise communication strategy, bukan sekadar membantah atau meluruskan, tetapi menempatkan informasi dalam kerangka kebijakan yang lebih besar, berbasis data, dan tidak emosional. Publik pun melihatnya sebagai penjelasan pemerintah, bukan reaksi politik," tegas Dosen Ilmu Komunikasi UB itu. (*)
