KETIK, CILACAP – Dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap menetapkan lima pejabat tinggi pratama yang mengikuti Talent Scouting Manajemen Talenta JPT Pratama Sekretariat Daerah Tahun 2026 sebagai bagian dari tahapan seleksi calon Sekda Definitif.
Adapun lima pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap resmi mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026.
Kelimanya yakni, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Annisa Fabriana, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Arida Puji Hastuti.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jarot Prasojo, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sri Murniyati, serta Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo.
Seleksi Sekda Cilacap tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22-23 Juli 2026 di Aula Meritokrasi BKD Provinsi Jawa Tengah, Semarang, dengan peserta menjalani tahapan assessment center, penulisan makalah, paparan, hingga wawancara.
Namun ada pembeda pada seleksi calon Sekda Cilacap tahun ini. Dalam hal ini Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya membatasi peserta seleksi calon Sekda Cilacap. Hal tersebut disampaikan Ammy saat menemui wartawan, Selasa 21 Juli 2026.
Menurut Ammy ini berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap gugatan praperadilan mantan Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman yang ditolak. Bahwa putusan tersebut dalam melakukan proses OTT oleh KPK telah memenuhi ketentuan hukum sehingga pemerintah daerah perlu mengatasi kemungkinan perkembangannya perkara.
"Seleksi Sekda memang agak berbeda dari sebelumnya karena Cilacap sedang berada dalam extraordinary situation dan saya sebagai Plt Bupati setiap kebijakan terkait pengangkatan, pemindahan, maupun mutasi ASN harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri," ujar Ammy.
Ammy menjelaskan bahwa terbitnya undangan Manajemen Talenta menandakan seluruh tahapan telah melalui proses seleksi dan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Dalam Negeri sebelum pelaksanaan assessment.
"Intinya, ketika undangan Manajemen Talenta itu terbit, seluruh prosesnya sudah melalui tahapan dari provinsi dan Kementerian Dalam Negeri sehingga semua berjalan sesuai prosedur," terang Ammy.
Lebih lanjut, Ammy mengungkapkan, jumlah peserta yang hanya lima orang diputuskan sebagai langkah untuk meminimalisasi potensi persoalan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Cilacap.
"Jadi, kenapa hanya lima nama, karena saya ingin meminimalisir masalah di kemudian hari mengingat kasus OTT di Kabupaten Cilacap melibatkan hampir seluruh OPD, asisten, hingga beberapa kepala bidang yang masih berpotensi menjalani pemeriksaan lanjutan," tegas Ammy.
Ammy mengklaim bahwa dia adalah Plt Bupati, kebijakan tersebut bukan bentuk penilaian atau vonis terhadap pejabat lain, melainkan upaya menjaga stabilitas roda pemerintahan apabila nantinya muncul perkembangan baru dalam proses hukum.
"Begini, saya tidak mendoakan dan tidak menghakimi siapa pun, tetapi saya harus mengantisipasi apabila ke depan ada potensi tersangka tambahan sehingga tidak menghambat jalannya pemerintahan," ucap Ammy.
Ammy membeberkan, dalam hal ini dirinya tidak melakukan demosi terhadap pejabat yang sempat dikaitkan dengan perkara tersebut karena masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja masing-masing.
Lebih dalam Ammy menegaskan, lima pejabat yang mengikuti seleksi merupakan ASN yang dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan perkara OTT sehingga diharapkan mampu menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan apabila nantinya terpilih sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
"Prinsipnya lima nama yang tercatat sebagai calon sekda Cilacap tidak terlibat sama sekali sehingga tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan ke depan," tandas Ammy. (*)
