KETIK, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI untuk memperluas informasi tentang kebijakan, program, dan capaian pesantren kepada masyarakat. Rencana kerja sama ini dibahas dalam pertemuan Dirjen Pesantren Basnang Said dengan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Basnang datang bersama Sekretaris Ditjen Pesantren Arsad Hidayat, para direktur di lingkungan Ditjen Pesantren, dan Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Kemenag. Syahganda didampingi para deputi Bakom RI.
Dalam pertemuan itu, Basnang memaparkan latar belakang pembentukan Ditjen Pesantren sebagai unit eselon I Kemenag. Menurut dia, langkah ini merupakan upaya pemerintah memperkuat kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pesantren. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026.
"Penguatan kelembagaan ini memberi ruang lebih luas bagi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan afirmatif, dukungan anggaran, dan pendataan terpadu terhadap sekitar 42.800 pesantren. Program yang kami kembangkan juga menyentuh tiga fungsi utama pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat," kata Basnang.
Ia lalu menjabarkan sejumlah agenda Ditjen Pesantren yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Agenda itu antara lain program Pesantren Bebas TBC, Cek Kesehatan Gratis (CKG), perlindungan santri melalui SAFESANTRI, keterlibatan pesantren dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembangan koperasi dan unit usaha pesantren. Ditjen Pesantren juga mendorong penggunaan papan interaktif digital untuk mengubah cara belajar di pesantren.
Menurut Basnang, semua program tersebut merupakan cara menerjemahkan Asta Cita Presiden menjadi kebijakan yang manfaatnya langsung dirasakan pesantren dan masyarakat.
Basnang menilai peran pesantren tidak terbatas pada pendidikan agama dan dakwah. Pesantren juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi, pembentukan karakter, pengembangan teknologi, dan pembangunan masyarakat. Karena itu, kerja sama lintas kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat. Contohnya dalam hal akses layanan kesehatan bagi santri yang belajar jauh dari daerah asal, peran pemerintah daerah, dan keterlibatan pesantren dalam program prioritas nasional.
Ia juga meminta agar cerita tentang pesantren disampaikan secara lebih utuh, yaitu dengan memublikasikan praktik baik dan inovasi yang tumbuh di lingkungan pesantren.
"Kita perlu menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya tempat belajar agama. Pesantren juga berkontribusi nyata membangun ekonomi, mengembangkan teknologi, dan menyiapkan generasi masa depan Indonesia," ujarnya.
Syahganda menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menilai potensi dan capaian pesantren perlu disebarluaskan melalui media massa dan platform digital.
Salah satu caranya, Bakom akan membuka peluang bagi Dirjen Pesantren untuk tampil dalam wawancara khusus atau format one on one di sejumlah stasiun televisi. Dengan format itu, menurut Syahganda, Dirjen Pesantren bisa menjelaskan kebijakan, program, dan capaian pemerintah di bidang pesantren secara langsung dan lebih mendalam.
Bakom juga meminta Ditjen Pesantren mengumpulkan dokumentasi foto dan video dari semua direktorat. Bahan ini akan diolah menjadi konten dan disebarkan melalui jaringan komunikasi pemerintah serta berbagai akun media sosial.
Syahganda mengatakan, Ditjen Pesantren sebagai lembaga baru telah mempercepat pembangunan pesantren. Namun, perkembangan dan capaian itu harus diimbangi publikasi yang lebih gencar dan terarah agar diketahui masyarakat luas.
Selain produksi konten, Bakom mengusulkan pemetaan pesantren yang ekosistemnya sudah relatif lengkap. Ukurannya antara lain mutu pendidikan, kegiatan ekonomi melalui koperasi atau unit usaha, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi santri.
"Pesantren-pesantren itu bisa menjadi lokasi peliputan khusus. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana kebijakan dan program pemerintah hadir dan memberi manfaat nyata bagi pesantren," kata Syahganda.
Ia menambahkan, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya dengan memperbanyak penyebaran konten. Komunikasi publik juga harus membangun pemahaman dan persepsi masyarakat yang utuh tentang pesantren, termasuk tentang dukungan pemerintah melalui program prioritas Presiden, Kemenag, dan Ditjen Pesantren.
Pertemuan itu juga membahas pentingnya mengangkat kiprah alumni pesantren dan para penggerak pendidikan agama di masyarakat. Guru Al-Qur'an, pengajar madrasah diniyah takmiliyah, serta tokoh yang mengabdi di bidang pendidikan agama, baik di desa maupun di kota, dinilai punya kisah inspiratif yang layak diberitakan lebih luas.
Kedua pihak sepakat menindaklanjuti pertemuan ini dengan pemetaan bahan publikasi, produksi konten bersama, peliputan khusus, dan penyebaran informasi secara berkelanjutan.
"Kalau ada kegiatan besar, kami siap mendukung. Nanti kita komunikasikan," ujar Syahganda.
Melalui kerja sama ini, pesantren diharapkan makin dikenal sebagai salah satu kekuatan penting pembangunan nasional. Pesantren tidak hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter, pemberdayaan ekonomi, pengembangan inovasi, dan penguatan peradaban bangsa. (*)
