KETIK, JAKARTA – Pengasuh yang mendampingi santri di asrama selama 24 jam sehari selama ini bekerja tanpa ukuran kompetensi yang baku. Pemerintah kini bersiap mengubahnya.
Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mulai merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepengasuhan Pesantren. Perumusan dijalankan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Kemenag.
Ini akan menjadi pertama kalinya kerja pengasuhan santri, yang selama ini bertumpu pada tradisi dan keteladanan, memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional.
Komisioner BNSP Muhammad Gus Hayid memastikan kiai tidak termasuk yang akan disertifikasi. Sasarannya adalah lapisan manajemen yang setiap hari bersentuhan langsung dengan santri.
"Kiai tidak akan disertifikasi. Yang disertifikasi adalah tim manajemen, misalnya musyrif dan musyrifahnya, pendamping santri, manajer di kepesantrenan, dan mungkin direktur kepesantrenan," kata Gus Hayid dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026.
Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menyebut standar ini disiapkan untuk menjamin mutu pendidikan pesantren sekaligus melindungi santri.
"Pesantren-pesantren ke depan akan memiliki standar-standar kepengasuhan. Standar kepengasuhan ini yang dipastikan menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan santri," ujarnya.
Tugas Berat, Belum Ada Acuan
Tugas pengasuh pesantren tidak berhenti di ruang kelas. Mereka membimbing ibadah, menanamkan akhlak, merawat kesehatan dan kesejahteraan, sekaligus menjaga keselamatan santri di asrama.
Meski perannya sebesar itu, sampai sekarang belum ada acuan nasional tentang kompetensi yang wajib dimiliki pengasuh. Akibatnya, mutu pengasuhan sangat bergantung pada pengalaman dan kebijakan masing-masing pesantren.
SKKNI disusun untuk menutup celah tersebut. Standar ini akan merumuskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan seorang pengasuh. Rumusannya tetap berpijak pada tradisi pesantren, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan pemenuhan hak santri.
Begitu ditetapkan, SKKNI menjadi dasar sertifikasi kompetensi melalui LSP. Dengan begitu, pengakuan negara atas profesi pengasuhan di pesantren memiliki landasan yang jelas.
Nur Hayid mengapresiasi langkah Ditjen Pesantren yang dinilainya cepat dan strategis. Ia berharap standar ini membuat tata kelola pesantren lebih baik, profesional, dan akuntabel.
Menurut dia, rancangan SKKNI tidak akan diputuskan sepihak. "Rancangan ini akan didiskusikan melalui hearing dengan para pengasuh pesantren seluruh Indonesia karena stakeholder utama dalam rancangan ini ke depan adalah pesantren-pesantren di seluruh Indonesia," katanya.
Penyusunan SKKNI Kepengasuhan Pesantren akan melewati enam tahap:
- Pembentukan tim perumus dari unsur Ditjen Pesantren, praktisi pengasuhan, akademisi, asosiasi pesantren, dan pakar terkait.
- Diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menggali kebutuhan lapangan dan memetakan fungsi kerja pengasuhan.
- Penyusunan rancangan, yakni menerjemahkan hasil pemetaan menjadi unit-unit kompetensi beserta kriteria unjuk kerjanya.
- Hearing dan uji publik untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan.
- Prakonvensi, berupa forum dengar pendapat yang lebih luas sebagai tahap penyempurnaan.
- Konvensi, yaitu pengesahan bersama dalam sidang paripurna sebagai dasar pengusulan penetapan SKKNI.
Seluruh tahap dirancang partisipatif agar standar yang dihasilkan benar-benar mencerminkan beragamnya praktik pengasuhan di pesantren.
Basnang menyebut pengasuhan sebagai inti pendidikan pesantren. "Pengasuhan adalah jantung pendidikan pesantren. Para pengasuh telah lama menjalankan amanah ini dengan keikhlasan. Melalui SKKNI, negara hadir untuk mengakui dan menguatkan peran mereka," ujarnya.
Ia menegaskan standar ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan corak pengasuhan di semua pesantren.
"Kekhasan setiap pesantren tetap dihormati. Yang kita bangun adalah kompetensi dasar yang sama, agar setiap santri mendapat pengasuhan yang aman, ramah anak, dan bermutu," kata Basnang.
Melalui kerja sama dengan BNSP dan LSP Pusbangkom Kemenag, pemerintah berharap lahir pengasuh pesantren yang kompeten dan tersertifikasi, demi pesantren yang aman, nyaman, dan berpihak pada tumbuh kembang santri. (*)
