Ketua Umum PB PMII Ajak Kader Kawal Amanat UUD 1945 soal Kesejahteraan Rakyat

20 November 2026 01:30 20 Nov 2026 01:30

M. Farih R., Muhammad Faizin

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Ketua Umum PB PMII Ajak Kader Kawal Amanat UUD 1945 soal Kesejahteraan Rakyat

Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro menyampaikan pidato “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia” di podium berlogo PMII pada Muspimnas PMII di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis, 19 November 2026. (Foto: Dok. PB PMII)

KETIK, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), M. Shofiyulloh Cokro, mengingatkan kader PMII agar kembali mencermati amanat konstitusi mengenai kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan, prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan dan alokasi anggaran negara.

Pesan itu disampaikan Shofiyulloh saat berpidato dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 19 November 2026.

Dalam pidato bertajuk "Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia", Shofiyulloh menyoroti tiga ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia merujuk Pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kemudian, Pasal 33 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 yang mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Menurut Shofiyulloh, ketiga ketentuan tersebut tidak boleh berhenti sebagai norma konstitusi. Negara harus menerjemahkannya menjadi program, kebijakan, dan anggaran yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Bagi PMII, amanat itu harus terlihat dalam anggaran dan kebijakan," ujar Shofiyulloh.

Untuk menggambarkan penerapan amanat konstitusi tersebut, ia mengangkat tiga contoh persoalan yang membutuhkan perhatian negara. Pertama, pemenuhan hak santri untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kedua, pemerataan manfaat kekayaan alam agar masyarakat di daerah penghasil turut menikmati hasil pengelolaannya. Ketiga, perlindungan terhadap anak yatim yang belum tercatat dalam sistem pendataan pemerintah.

Shofiyulloh menilai ketiga persoalan itu mencerminkan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak dasar dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

"Inilah semangat delapan pendirian PMII yang disampaikan dari Bandung," kata Shofiyulloh.

Sebagai informasi, Muspimnas merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua dalam struktur organisasi PMII setelah Kongres. Forum ini menjadi bagian dari mekanisme organisasi dalam membahas berbagai agenda dan arah gerakan organisasi.

Shofiyulloh saat ini memimpin PB PMII untuk periode 2024–2027. Ia terpilih dalam Kongres XXI PMII yang berlangsung di Palembang, Sumatra Selatan, pada Agustus 2024.

Pemilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi Muspimnas juga memiliki nilai historis. Gedung tersebut menjadi tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955, sebuah peristiwa penting dalam sejarah diplomasi dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika.

Sementara itu, PMII berdiri pada 17 April 1960 di Surabaya. Sejak didirikan, organisasi kemahasiswaan tersebut menjadi wadah kaderisasi dan gerakan mahasiswa Islam di Indonesia. (*)

Tombol Google News

Tags:

PMII Pb Pmii Muspimnas Pmii Shofiyulloh Cokro uud 1945 Kesejahteraan rakyat Pendidikan Kebijakan Negara