KETIK, JAKARTA – Lima belas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) kini telah memiliki Pusat Studi atau Pusat Kajian Pesantren. Dari jumlah itu, 14 di antaranya berstatus Universitas Islam Negeri (UIN) dan satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
Ke depan, Kementerian Agama (Kemenag) berencana membuka Program Studi (Prodi) Manajemen Pesantren di seluruh PTKIN.
Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menyebut kehadiran pusat kajian pesantren di lingkungan kampus Islam sebagai langkah strategis yang perlu diperluas.
Ia mendorong seluruh PTKIN segera membentuk lembaga serupa guna memperkuat tradisi riset dan menggali potensi pesantren yang belum banyak dikaji secara akademik.
Basnang menekankan pentingnya perguruan tinggi sebagai jembatan antara kekayaan pengalaman pesantren dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan.
"Kita membutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk menggali potensi, memetakan tantangan, serta melihat kontribusi pesantren bagi masyarakat dan pembangunan nasional," kata Basnang di Jakarta, Minggu, 15 November 2026.
Ke-15 PTKIN yang sudah memiliki pusat kajian kepesantrenan adalah UIN Sunan Kudus, UIN Kediri, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
Selain itu, ada juga UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Intan Lampung, UIN Madura, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Jurai Siwo Lampung, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq (KHAS) Jember, dan IAIN Langsa.
Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan pusat kajian dengan nomenklatur dan fokus yang berbeda sesuai karakter akademiknya. UIN Raden Mas Said Surakarta, misalnya, mengelola Pusat Pengkajian Pesantren dan Masyarakat Islam Nusantara lewat laman islamsantun.org.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Pusat Kajian Pesantren Martin van Bruinessen yang berdiri berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2026. Adapun UIN Walisongo Semarang menjalankan kajian serupa melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Turats (P3T).
Perluasan pusat kajian pesantren masuk dalam agenda strategis Ditjen Pesantren pada 2027. Program ini berjalan paralel dengan fasilitasi pembentukan Prodi Manajemen Pesantren guna memperkuat kapasitas akademik sekaligus mendorong tata kelola pesantren yang lebih profesional.
"Pada 2027, salah satu agenda strategis kami adalah memfasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren serta memperkuat riset dan kajian potensi pesantren melalui pembentukan Pusat Kajian Pesantren di setiap PTKIN," jelas Basnang.
Menurut Basnang, pesantren menyimpan potensi besar yang mencakup bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia. Seluruh potensi itu perlu digali dan didokumentasikan agar bisa dikembangkan menjadi pengetahuan serta acuan penyusunan program pengembangan pesantren.
Karena itu, pusat kajian diharapkan menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat tidak hanya bagi pengembangan keilmuan kampus, tetapi juga bagi pemerintah dan pesantren dalam merespons berbagai tantangan ke depan.
"Kita ingin kebijakan pengembangan pesantren ke depan semakin kuat karena didukung data dan kajian akademik," pungkas Basnang. (*)
