KETIK, BATU – Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyoroti target ekonomi 2027 yang dipaparkan Presiden RI Prabowo Subianto di DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026.
Meski pemerintah optimistis mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran, kebijakan ekonomi dinilai masih belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, Ali Roziqin, M.Pa.,menilai pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna apabila hanya dinikmati kelompok tertentu.
“Sistem perekonomian harus lebih menitikberatkan pada inklusivitas. Angka pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya jika sumber daya hanya bisa diakses oleh segelintir orang,” ujarnya, Rabu, 21 Mei 2026.
Ia menegaskan, sumber daya tidak boleh dikapitalisasi atas nama kepentingan negara, terlebih di tengah eskalasi dan ketidakpastian ekonomi global yang terus meningkat.
Menurutnya, pemerintah memang perlu menyusun strategi ekonomi makro yang kuat. Namun, kebijakan tersebut juga harus dibarengi kerangka teknis yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemerintah perlu menyusun strategi makro, tetapi juga harus memiliki kerangka yang jelas pada tataran teknis,” katanya.
Ali juga menyoroti sejumlah program pemerintah seperti MBG dan Kopdes yang dinilai perlu dikaji ulang. Ia menyebut kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip inklusivitas ekonomi.
“Yang terjadi justru kapitalisasi pada kelompok tertentu dan semakin memperlebar kesenjangan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.
Dalam agenda tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.
Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di kisaran 4,30 hingga 4,87 persen, serta menjaga defisit anggaran pada rentang 1,80 hingga maksimal 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Lebih lanjut, Ali menilai kehadiran langsung Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF memang menjadi sorotan publik. Pasalnya, selama ini agenda tersebut lazim disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai representasi pemerintah.
Prabowo sendiri tercatat sebagai Presiden RI pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI.
Meski demikian, Ali menilai substansi kebijakan jauh lebih penting dibanding simbol atau gestur politik semata.
“Yang terpenting sebenarnya bukan presiden datang atau tidak, tetapi komitmen pemerintah yang dibuktikan pada tataran teknis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan, termasuk stabilisasi nilai rupiah dan inflasi,” jelasnya.
Ia juga menilai pemerintah saat ini cenderung membangun optimisme ekonomi, namun di sisi lain dinilai belum sepenuhnya menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Seolah pemerintah membangun optimisme, tetapi justru mengaburkan realita dan seperti hanya ‘meninabobokan’ kondisi masyarakat yang semakin kompleks,” katanya.
Saat ditanya apakah langkah Prabowo tersebut merupakan upaya meredam kritik publik yang belakangan ramai muncul, Ali mengaku melihatnya sebagai bagian dari komunikasi politik pemerintah.
“Saya membacanya sebagai gestur politik untuk menunjukkan komitmen pemerintah,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai masyarakat pada dasarnya lebih menaruh perhatian pada kebijakan konkret yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Publik sebenarnya tidak terlalu memperhatikan itu. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang berpihak,” tandasnya. (*)
